Krjogja.com-PURWOKERTO- Sebanyak lima orang yang mewakili puluhan warga Desa Sokawera Kecamatan Cilongok, Banyumas, Jawa Tengah, Selasa (9/1/2023) petang mendatangi Kejaksaan Negeri (Kejari) Purwokerto. Kedatangan mereka ke Kejari Purwokerto untuk melaporkan dugaan kasus pemotongan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Perwakilan dari 20 warga merupakan yang penerima bantuan rehab rumah ini mengadukan dugaan pemotongan bantuan disertai intimidasi dari oknum kader salah satu partai di desa setempat. Salah satu warga penerima bantuan Agus Sakimin, menuturkan, bantuan diterima sekitar September-Oktober 2023 lalu. Masing-masing, total bantuan Rp 20 juta, dengan rincian Rp 17.500.000 diberikan dalam bentuk bantuan material.
Baca Juga: Jogja Teratas dalam Tiga Kategori Kota Pilihan Masyarakat Indonesia
Sisanya Rp 2,5 diserahkan melalui pendamping BSPS dua kali. Bantuan uang ini, katanya, diserahkan dua kali dan digunakan untuk biaya tukang yang merehab rumahnya. "Kalau saya dipotong Rp 1 juta, yang lain informasinya ada yang Rp 2 juta, ada yang Rp 500. Uang itu diminta katanya untuk sedekah partai," kata Agus saat kditemui di Kejari Purwokerto.
Berkaitan dugaan pemotongan bantuan pemerintah itu, ia bersama warga lainya. melaporkan ke aparat penegak hukum, supaya dugaan pemotongan bantuan pemerintah untuk warga ini diproses secara hukum. " Saya melaporkan supaya kejadian serupa tidak terulang kembali dan uang yang dipotong dikembalikan lagi," ungkapnya.
Baca Juga: Mahfud MD Hadiri Ijab Dhaup Ageng Pakualaman, Ungkap Beruntung Saksikan Perpaduan Tradisi dan Agama
Penerima lain, Ishak mengaku, sempat menolak adanya pemotongan, sehingga sempat mengalami intimidasi. Ia akhirnya hanya memberikan Rp 200.000, saat di survei sempat dimintai Rp 600.000. Pemotongannya, kata dia, untuk biaya administrasi. "Setelah ada survei minta Rp 1 juta, dan waktu pembangunan dimulai, katanya ada pemotongan Rp 2 juta. tapi karena saya ngeyel (melawan) akhirnya hanya kena Rp 200.000," kata ishak, mewakili mertuanya selaku penerima bantuan.
Menurutnya, dari 20 warga penerima bantuan, di Desa Sokawera hanya 1 yang tidak dimintai potongan. Di daerah lain, katanya, tidak ada pemotongan seperti ini. Keluhan yang sama juga diungkapkan oleh Jamal, menantu Solichin, penerima bantuan yang mengaku, awalnya dimintai Rp 2 juta sebagai fee 10 persen dari total bantuan Rp 20 juta. Uang itu diminta katanya untuk modal mencari suara atau biting untuk partai.
Baca Juga: Mahfud Ungkap Tak Hadiri Puncak HUT PDI Perjuangan, Ini Penyebabnya
"Pas lagi pengerjaan rehab rumah, saya dipanggil ke rumahnya dimintai Rp 2 juta dengan marah-marah. Saya janjikan setelah uang turun dari pendamping BSPS, baru saya kasih Rp 1 juta. Uang Rp 2 juta itu katanya akan dikembalikan setelah pemilu," tuturnya.
Alfiatun, anggota DPRD Banyumas dari Partai Gerindra, yang mendampingi warga setelah menerima pengaduan mengatakan, bantuan tersebut murni dari APBN, bukan atas nama partai, dan tidak ada potongan. Apalagi yang mengatasnamakan untuk kepentingan partai. "Pendamping BSPS juga menyampaikan tidak adanya potongan sepeser pun. Pihak desa juga sudah memperingatkan. Ini murni bantuan pemerintah dan tidak boleh ada tarikan apa pun," jelas Alfi.
Baca Juga: Mengenang Der Kaizer Franz Beckenbauer: Cemerlang di Lapangan, Gemilang saat Melatih
Menurutnya ia, sebagai wakil rakyat yang menerima aduan, merasa prihatin karena namanya BSPS merupakan bantuan rumah tidak layak huni bagi warga yang tidak mampu. Ia ikut mendampingi warga untuk laporan ke kejaksaan, dengan harapan aparat bisa menegakan keadilan.
"Ini kok tega-teganya dipotong, bahkan ada tindakan intimidasi. Dan lebih mirihnya, ini membawa nama baik Partai Gerindra. Padahal ini sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan partai. Ini hanya ulah oknum," katanya meluruskan.
