Krjogja.com - PURBALINGGA – Program alus Dalane (Halus jalannya) dirancang sebagai langkah strategis yang terukur untuk meningkatkan kualitas infrastruktur jalan secara bertahap. Pemkab Purbalingga telah menetapkan jaringan jalan kabupaten sepanjang 952,6 kilometer melalui Keputusan Bupati Nomor 621/193 Tahun 2023.
“Hingga tahun 2024, kondisi jalan mantap baru mencapai 68,38%. Target peningkatan pun telah dirancang, yakni 72% pada 2025 dengan kebutuhan anggaran Rp35 miliar; 81% pada 2026 dan 90% pada 2027, masing-masing dengan alokasi Rp93,5 miliar,” tutur bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif.
Baca Juga: Saka Wirausaha DIY 2025 Mulai Inkubasi Bisnis, Didorong Jadi Pengusaha Muda Sukses
Ia menyampaikan tanggapan atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2025–2029, dalam Rapat Paripurna di Ruang Rapat DPRD, Kamis siang (22/5/2025).
Langkah-langkah yang diambil mencakup perencanaan berbasis data, penganggaran bertahap, prioritas pada ruas strategis, sinergi dengan program provinsi dan pusat, serta penguatan pengawasan dan evaluasi berbasis sistem informasi. Fahmi menegaskan pembangunan itu tidak hanya mengejar angka, tetapi juga menjangkau seluruh wilayah secara adil dan merata.
“Termasuk desa-desa yang selama ini mengalami keterbatasan akses," ujarnya.
Tanggapan tersebut sekaligus merespons pandangan umum dari Fraksi PKB, PKS, Gerindra, dan Partai Amanat Demokrat. Selain itu, Pemkab juga menanggapi masukan Fraksi Partai Golkar mengenai pentingnya peningkatan infrastruktur jalur wisata.
Dalam paparannya, Bupati menilai pengembangan jalur wisata sebagai bagian strategis mendukung integrated eco tourism sabuk Gunung Slamet, terutama di kawasan Baturaden–Serang Purbalingga.
Sejumlah langkah prioritas pun disiapkan. Meliputi pengembangan transportasi terintegrasi antar moda dan antarwilayah, termasuk dukungan terhadap layanan trans Jateng koridor Purwokerto–Purbalingga serta rencana perluasan koridor hingga Cilacap yang terhubung dengan kereta api dan kawasan wisata maupun industri.
Pemkab juga akan mendorong reaktivasi jalur kereta non-aktif Banyumas–Purbalingga–Wonosobo sebagai infrastruktur penunjang konektivitas antar kabupaten. Selain itu, peningkatan akses transportasi menuju Bandara Jenderal Besar Soedirman dan rencana perpanjangan layanan Trans Jateng ke bandara menjadi bagian dari perencanaan jangka menengah.
“Langkah-langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan sistem transportasi efisien sekaligus mendukung percepatan pertumbuhan sektor pariwisata secara berkelanjutan,” ujarnya.
Terkait pengelolaan sampah modern, yang disoroti Fraksi PKS dan Fraksi Gerindra, Bupati menyampaikan Pemkab tengah mendorong transformasi dari sistem persampahan tradisional menuju sistem yang lebih efisien, berkelanjutan, dan berorientasi pada zero waste.
Pengelolaan dilakukan dari hulu hingga hilir, mulai dari edukasi dan prinsip Reduce (Mengurangi), Reuse (Menggunakan Kembali), dan Recycle (Mendaur Ulang) di tingkat rumah tangga, penguatan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle TPS3R dan komunitas desa, hingga penanganan residu secara aman di TPA. Strategi ini melibatkan peran aktif masyarakat dan dunia usaha agar pengelolaan sampah menjadi budaya kolektif.
