Krjogja.com – PURWOKERTO - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai solusi penyelamat gizi di Kabupaten Banyumas justru memicu serangkaian masalah pelik.
Kondisi ini membuat Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono, tak dapat menahan amarah dan langsung memerintahkan evaluasi total program tersebut.
Baca Juga: Peringati HUT 72 Tahun, GL Zoo Kembali Gelar GembiRun Loka 2025
Kegaduhan ini terungkap dalam Rapat Koordinasi di Pendopo Si Panji Purwokerto, pada Senin (29/9), yang menunjukkan masalah utama bukan pada pendanaan, melainkan pada manajerial dan isu krusial keamanan pangan.
Koordinator MBG Wilayah Banyumas, Luky Ayu, membeberkan adanya "perang" antar dapur atau perebutan penerima manfaat di antara 86 Sentra Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG).
"Setiap hari saya menerima laporan, terjadi di Kembaran dan Kemranjen. Bahkan, ada 2 SPPG yang tidak dapat kuota," ungkap Luky.
Baca Juga: Lomba Dakwah Pitutur Cinta, Aktivis Fatayat Kota Raih Juara I
Persaingan sengit ini dipicu oleh target produksi minimal 2.000 porsi per SPPG. Selain itu, masalah teknis lain seperti MoU ilegal antara yayasan dan sekolah serta harga sewa distribusi kendaraan yang belum seragam turut memperkeruh situasi.
Isu yang paling mendesak adalah keamanan pangan. Operasional dua dapur SPPG, di Karanglewas Kidul dan Sudagaran, kini telah dihentikan karena adanya dugaan keracunan makanan.
Fakta mengejutkan terungkap, dari 86 SPPG, baru 10 dapur yang memiliki tenaga bersertifikat resmi sebagai penjamah makanan.
Kepala Dinas Kesehatan Banyumas, dr. Dani Esti Novia, menekankan bahwa sertifikasi harusnya menjadi syarat mutlak. Ia juga menyoroti praktik memasak yang terlalu dini—misalnya pukul 01.00 pagi untuk distribusi pukul 07.00 pagi—yang sangat berisiko.
Kapolresta dan Dandim 0701 Banyumas sepakat, Standar Operasional Prosedur (SOP) harus diperketat dan Quality Control (QC) total wajib dilakukan, mulai dari peralatan dapur hingga kompetensi personel.
Bupati Sadewo Tri Lastiono menuding minimnya regulasi membuat Dinkes tidak bisa mengintervensi dapur-dapur. Ia pun memberi instruksi keras.
“Saya tidak mau tahu, minggu ini tugas dan tupoksi tim khusus harus sudah terbentuk. Camat-camat harus jadi penanggung jawab MBG di kecamatan,” tegas Bupati.
