Krjogja.com - PURBALINGGA - Seluruh fraksi di DPRD K Purbalingga menyatakan sepakat untuk melanjutkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga tahun 2025–2029 ke tahap berikutnya.
Persetujuan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD pada Rabu siang (21/5/2025). Pada forum yang dihadiri oleh Wakil Bupati Purbalingga, Dimas Prasetyahani tersebut, seluruh fraksi menilai Raperda telah disusun sesuai dengan ketentuan yuridis serta mengikuti sistem dan prosedur yang berlaku.
Baca Juga: Polresta Banyumas Tangkap Lima Debt Collector Diduga Rampas Truk di Purwokerto
Kendati menyatakan setuju, beberapa fraksi menyampaikan catatan dan permintaan klarifikasi. Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi PKB, misalnya, meminta penjelasan lebih lanjut terkait strategi Pemkab dalam merealisasikan program Alus Dalane pada saat kebijakan efisiensi yang sedang berlangsung.
“Mohon penjelasan langkah yang akan dilakukan untuk merealisasikannya,” tutur Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Dewi Wijayanti.
Senada, Juru Bicara Fraksi PKB, Titi Yeni Sugiarti dalam pidato pandangan umumnya menimpali pihaknya meminta informasi progress pelaksanaan program tersebut.
Baca Juga: Sarasehan Kebangsaan Bedah Buku 'Mencari Indonesia' Menuai Kegelisahan Gus Dur dan Romo Mangun
Sementara Fraksi PKS menyampaikan apresiasi terhadap komitmen Pemkab untuk melanjutkan program Alus Dalane, Kepenak Ngodene kendati dihadapkan pada keterbatasan ruang fiskal APBD dan kebijakan efisiensi nasional.
Fraksi partai pengusung utama pasangan Fahmi-Dimas pada pilbup 2024 lalu itu juga menekankan pentingnya peningkatan pengelolaan sampah modern.
“Fraksi PKS sangat mendukung program pengelolaan sampah yang lebih baik, mohon penjelasan lebih lanjut terkait pengelolaan sampah modern tersebut,” ujar Juru Bicara Fraksi PKS, Didik Suprayogi.
Sementara itu, Fraksi Amanat Demokrat menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur yang berbasis pada kondisi lapangan serta efisiensi anggaran. Juru Bicara Fraksi Amanat Demokrat, Mugo Waluyo menyebutkan tidak semua jalan harus diaspal hotmix.
“Tidak perlu hotmix kalau sebenarnya kondisi lapang bisa dibangun dengan spek yang lebih murah, efisien dan kualitas yang baik,” ujar Mugo Waluyo.
Masukan strategis juga datang dari Fraksi Partai Gerindra yang menekankan perlunya pemerintah daerah tidak hanya mengandalkan APBD dengan sumber PAD terbatas. Langkah akselerasi harus ditempuh dengan berbagai terobosan dan inovasi strategi. Pemkab juga harus melakukan pendekatan politik lintas tingkatan untuk mengakses sumber dana dari APBN dan APBD provinsi.
“Termasuk meningkatkan penguatan jaringan sinergis dengan pemerintah pusat maupun provinsi,” ujar Juru Bicara Partai Gerindra, Sarjono.