Krjogja.com - PURBALINGGA - Pemerintah Kabupaten Purbalingga kembali melahirkan dua inovasi unggulan untuk mempercepat kemajuan daerah.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Purbalingga, Herni Sulasti secara resmi meluncurkan Strategi Percepatan Penurunan Angka Pengangguran melalui Kolaborasi Pentahelix di Kabupaten Purbalingga (SiPPP Bangga) dan Kolaborasi Lintas Stakeholder untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Kolase Panda) di Operational Room (OR) Graha Adiguna, Kamis siang (23/10/2025).
Baca Juga: 9 Pemain Persebaya Tahan PSBS Biak di Maguwoharjo
Kedua inovasi tersebut merupakan proyek perubahan (Proper) dari peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat II di Semarang. Yakni Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Purbalingga Mukodam serta Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Siswanto.
Mukodam menuturkan, SiPPP Bangga berfokus pada percepatan penurunan angka pengangguran melalui sinergi lintas sektor. Inovasi ini mengusung prinsip kolaborasi pentahelix antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media.
“Pengangguran menjadi perhatian dari pemerintah pusat, provinsi hingga kabupaten. Melalui kolaborasi yang solid, kita optimistis angka pengangguran di Purbalingga dapat dituntaskan secara bertahap,” tuturnya.
Baca Juga: Hajar Aswad Mubaroq Gelar Tur Museum Al-Sirah, Gandeng Saudi Tourism Authority
Mukodam menambahkan, berbagai pelatihan tenaga kerja terus digalakkan agar sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Pun, pelatihan bagi pelaku UMKM digencarkan untuk memperluas peluang usaha dan membuka lapangan kerja baru.
Sementara itu, Kepala Bakeuda Purbalingga Siswanto, menjelaskan Kolase Panda merupakan inovasi kolaboratif untuk meningkatkan ketaatan membayar pajak serta optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD).
Pihaknya berkolaborasi dengan seluruh stakeholder
, termasuk perguruan tinggi, untuk merancang kebijakan, melakukan sosialisasi dan edukasi perpajakan, hingga pengembangan sistem digitalisasi pembayaran pajak. Tujuan utama Kolase Panda untuk menciptakan keadilan dalam kewajiban perpajakan tanpa membebani masyarakat kecil,” ujar Siswanto.
“Program ini diharapkan mampu merangkul semua pihak agar taat pajak, namun tetap berkeadilan dan mudah diakses masyarakat,” ujarnya.
Sekda Purbalingga Herni Sulasti menegaskan pentingnya komitmen lintas sektor agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat. Ia berharap jerih payah seluruh stakeholder
yang merancang dan mendukung kedua inovasi ini tidak sia-sia.