KRjogja.com - JAKARTA - Pemerintah Indonesia tengah menjajaki pembukaan jalur laut sebagai alternatif pelaksanaan ibadah umrah dan haji. Di mana, menurut Kementerian Agama, hal ini tengah dijajaki ke Pemerintah Arab Saudi.
Meski demikian, Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) menolak wacana pemberangkatan calon jemaah haji menggunakan kapal laut sebagai alternatif transportasi.
"Betul, BP Haji tidak setuju keberangkatan haji menggunakan kapal laut," kata Tenaga Ahli BP Haji Ichsan Marsha, seperti dilansir dari Antara, Sabtu (12/7/2025).
Baca Juga: Festival Pamer Kampung oleh Warga Yogyakarta, Koperasi Jadi Solusi Wujudkan Rumah Rakyat Berkualitas
Dia menuturkan, ide tersebut bertolak belakang dengan semangat BP Haji dalam memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Ia menilai penggunaan kapal laut akan memperpanjang durasi perjalanan calon jemaah haji dari Indonesia ke Arab Saudi, serta dinilai tidak efisien secara ekonomi.
Jika kebijakan ini diterapkan, kata Ichsan, maka akan berdampak pada upaya pemerintah untuk mengurangi masa tinggal jemaah di Tanah Suci dari 40 hari menjadi 30 hari.
Sebelumnya, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebut inisiatif tersebut sedang dalam tahap pembicaraan dengan otoritas Kerajaan Arab Saudi.
“Digagas ke depan kami kira sangat prospektif memperkenalkan umrah dan haji melalui kapal laut. Kami juga kemarin berbicara dengan sejumlah pejabat-pejabat di Saudi Arabia,” kata Nasaruddin dalam acara peluncuran State of the Global Islamic Economy (SGIE) Report 2024/2025 dan peringatan 10 tahun Indonesia Halal Lifestyle Center (IHLC), di Bappenas, Jakarta, Selasa (8/7/2025).
Baca Juga: Sekolah Rakyat, Visi Besar Presiden untuk Putus Kemiskinan Melalui Pendidikan
Menurut Nasaruddin, pelaksanaan ibadah melalui jalur laut dapat menjadi solusi yang lebih inklusif dan terjangkau, terutama bagi jemaah dari kalangan menengah ke bawah. Namun, hal itu tetap bergantung pada kesiapan infrastruktur pendukung seperti pelabuhan dan transportasi laut.
“Kalau memang itu persyaratannya terpenuhi, peluangnya sudah dibangun sekarang. Itu terbuka,” ujarnya.
Nasaruddin juga menyebut skema ini memungkinkan jemaah dari berbagai negara di Asia, termasuk Indonesia, untuk menjangkau Tanah Suci melalui pelabuhan Jeddah dan sekitarnya, tidak semata-mata bergantung pada jalur udara.
“Bukan hanya negara-negara kawasan yang dekat seperti Mesir, bahkan dari Indonesia dan Asia lainnya bisa mengakses,” jelasnya.
Baca Juga: Disdikbud Pantau Sekolah, Tahun Ajaran 2025/2026 Resmi Dimulai
