Krjogja.com - PURWOREJO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purworejo terus meningkatkan kerjasama yang lebih erat dengan Ombudsman RI, salah satunya ditandai dengan penandatanganan nota kesepahamanan (MoU) antara Pemkab Purworejo dengan Ombudsman RI di Jakarta, Selasa (2/4/2024).
Hadir langsung menandatangani Bupati Purworejo Hj Yuli Hastuti SH bersama delapan kepala daerah dan dua Universitas di Jawa Tengah. Masing-masing Pemkot Magelang, Pemkab Blora, Kebumen, Pemalang, Sragen, Temanggung, Pati, Banjarnegara serta Universitas IAIN Kudus dan Universitas Safin Pati.
"Penandatanganan ini diinisiasi oleh Ombudsman RI, dan kerjasama ini penting dilakukan untuk lebih meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di daerah. Kami tentu menyambut baik," ucap Yuli, Rabu (3/4/2024).
Yuli mengungkapkan, kerjasama strategis ini penting untuk peningkatan kualitas pelayanan publik, Pemkab Purworejo juga akan terus menjaga komitmen, mendukung dan berkontribusi dalam pengembangan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan peningkatan pengaduan yang berkaitan dengan layanan publik.
Baca Juga: Dikebut, DPUPR Sukoharjo Kerjakan Penambalan Jalan Berlubang Hingga H-3 Lebaran
“Mudah-mudahan tercipta sinergi yang baik antara Ombudsman RI dan Pemkab Purworejo, lebih responsif, akuntabel, dan transparan dalam memberikan pelayanan bermutu dan terbaik kepada masyarakat,” ucapnya.
Kabag Organisasi Setda Dwita Puspitasari Novebriarti SH menambahkan, dalam penilaian kepatuhan standar pelayanan publik Ombudsman RI, Kabupaten Purworejo berhasil meraih peringkat 38 nasional dan peringkat 11 Provinsi Jawa Tengah.
"Dalam piagam penghargaan yang diberikan Desember 2023, Purworejo masuk kategori zona hijau sebagai Opini Kualitas Tertinggi Penyelenggaraan Pelayanan Publik dengan nilai 94,41," imbuhnya.
Menurutnya, ruang lingkup kerjasama dengan Ombudsman RI meliputi percepatan penyelesaian laporan masyarakat, pencegahan maladministrasi, pertukaran data dan/atau informasi, dan pengembangan sumber daya manusia (SDM).
Baca Juga: Bareng ICJ dan SS, Paguyuban Korban Malioboro City Bagikan 1000 Takjil Warga
"Semoga kedepan pelayanan publik di Pemkab Purworejo meningkat sehingga dapat meningkatkan kepuasan masyarakat sebagai penerima layanan dan meminimalisir terjadinya maladministrasi," ujarnya.
Sementara Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih dalam sambutannya menegaskan, optimalisasi peningkatan pelayanan publik harus terus dilakukan. Daerah yang suda memiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DINPM PTSP) atau Mall Pelayanan Publik (MPP) agar lebih ditingkatkan kualitasnya, baik dari segi SDM juga sarana dan prasarananya.
"Ada daerah yang ketika diresmikan lengkap, tetapi setahun kemudian ketika kita sidak berbeda, saya pesan kepada kepala daerah agar isu peningkatan pelayanan menjadi program bupati ke depan," tegasnya.
Kedepan, Ombudsman RI tidak hanya mengukur standar pelayanan dengan kategori zona hijau. Tetapi juga prestasi pelayanan publik yang berkualitas dan dirasakan masyarakat.
"Kami akan nilai apakah pemanfaatan APBN dan APBD benar-benar untuk masyarakat atau bukan, mampu menekan inflasi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah masing-masing atau tidak," tandasnya. (*)
