KRjogja.com - MAGELANG - Pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) terus mengoptimalkan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi warganya sebagai upaya mendukung penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Bertempat di Gedung Wanita Kota Magelang, Rabu (24/4/2024), Disdukcapil Kota Magelang menggelar acara Forum Konsultasi Publik (FKP) Peningkatan Pelayanan Aktivasi IKD Bagi Warga Kota Magelang Tahun 2024.
Walikota Magelang dr HM Nur Aziz SpPD menyampaikan sambutan di forum. Ketua DPRD Kota Magelang Budi Prayitno, Ketua Komisi A DPRD Kota Magelang Iwan Soeradmoko SH dan Kepala Dispendukcapil Kota Magelang RR Sri Mulatsih SE MSi secara bergantian memberikan penjelasan di forum yang juga diwarnai dialog dengan peserta ini.
Kepala Disdukcapil Kota Magelang RR Sri Mulatsih SE MSi di forum diantaranya menjelaskan sesuai dengan Perpres 82 Tahun 2023 bahwa pada Bulan Juni 2024 mendatang akan diluncurkan 9 aplikasi SPBE Prioritas, yang meliputi layanan pendidikan, kesehatan, bantuan sosial dan sebagainya, termasuk layanan administrasi kependudukan.
"IKD menjadi Single Sign On (SSO) 9 aplikasi tersebut. IKD diwajibkan karena masuk dalam pelayanan terintegrasi dengan layanan pendidikan, kesehatan, bantuan sosial dan layanan dasar dari pemerintah lainnya," katanya.
Oleh sebab itu, lanjutnya, dibutuhkan kolaborasi semua stakeholder, mitra dan masyarakat untuk mendukung optimalisasi aktivasi IKD. Hal ini penting meskipun target capaian aktivasi IKD Kota Magelang sudah terlampaui, baik tingkat Provinsi Jawa Tengah maupun nasional.
Baca Juga: Pantau Selter Sementara bagi Pedagang Pasar Terban, Forpi Kota Yogya Temukan Ini
Diakui, pihaknya masih menghadapi hambatan dan kendala dalam upaya aktivasi IKD di wilayah ini, diantaranya tidak semua masyarakat memiliki smartphone, tidak semua smartphone yang dimiliki masyarakat support/kompatibel dengan aplikasi IKD (android minimal versi 8 dan iOS minimal versi 11) dan sebagian masyarakat merasa gagap teknologi (khususnya lansia).
Kemudian, membutuhkan paket data/wifi untuk dapat membuka IKD, lembaga pelayanan publik belum mensyaratkan IKD sebagai salah satu syarat yang dapat digunakan karena masih mensyaratkan KTP-el secara fisik.
"Terdapat warga yang melakukan uninstall/unreg aplikasi setelah melakukan aktivasi, jumlah yang kami catat ada 311 warga yang uninstall IKD. Ini mempengaruhi penurunan persentase cakupan IKD," katanya.
Langkah-langkah Disdukcapil Kota Magelang untuk optimalisasi aktivasi IKD antara lain dengan gerakan "Dukcapil GOES TO SCHOOL" dan "DUKCAPIL GOES TO CAMPUS".
Pelayanan jemput bola di masyarakat (Balai RW, Balai Kelurahan), kolaborasi dengan OPD/lembaga lain bahkan IKD bisa dilakukan secara online (videocall) bagi penduduk Kota Magelang yang berada di luar kota atau mempunyai kesibukan sehingga tidak bisa mendatangi petugas adminduk.
"Kami juga jemput bola ke event-event yang diadakan OPD/instansi lain, misalnya saat pembagian bansos di kelurahan, kegiatan PKK, pendampingan Rodanya Mas Bagia, dan sebagainya," ungkapnya.
