Krjogja.com - PURWOREJO - Bupati Purworejo Hj Yuli Hastuti SH dan Kapolres Purworejo AKBP Eko Sunaryo SIK MKP menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemilukada 2024 di Ruang Bagelen Kompleks Setda Purworejo, Kamis (25/01/2024).
Kesempatan yang sama juga digunakan Ketua KPU Purworejo dan Ketua Bawaslu Purworejo untuk menandatangani Kwitansi Dana Pemilihan Tahun 2024.
Hadir menyaksikan Asisten Sekda I Drs Bambang Susilo, Kepala Kesbangpol Agus Widiyanto SIP MSi, Kepala Dinkominfostasandi Yudhie Agung Prihatno SSTP MM, Kepala BPKPAD Agus Ari Setiyadi SSos, Ketua KPU Purworejo Djarot Sarwo Sambodo SE, Ketua Bawaslu Purworejo Purnomosidi SPt, serta sejumlah Kabag terkait di lingkup Setda Purworejo.
Baca Juga: Densus 88 Tangkap Tiga Warga Boyolali
Bupati Purworejo Yuli Hastuti mengatakan, Polres Purworejo sebagai institusi yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban termasuk setiap tahapan pemilu maupun pemilukada tentu memerlukan dana yang cukup besar untuk mendukung operasionalnya.
"Hari ini kami tandatangani bersama NPHD antara Pemkab Purworejo dengan Polres Purworejo sebagai bukti dukungan Pemkab Purworejo terhadap suksesnya Pemilukada 2024," ucapnya.
Dijelaskan, dana hibah Pemkab Purworejo diperuntukkan untuk mendukung sukses Pemilukada Tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024.
Baca Juga: SDN Keputran 1 Luncurkan Buku, Wujud Menuju Sekolah Literasi
Sedangkan untuk Pemilu Serentak 2024 yang akan dilaksanakan 14 Februari 2024 dibiayai dengan dana APBN. Diharapkan, fasilitas dan dukungan melalui APBD dapat meningkatkan kapabilitas dan efisiensi kinerja Polres.
"Kami menyadari sepenuhnya bahwa kerjasama dan koordinasi antara pemerintah daerah dan aparat kepolisian sangatlah penting, dan hari ini kita memperkuat komitmen bersama untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan Pemilukada 2024 mendatang," jelasnya.
Kepala Kesbangpol Agus Widiyanto SIP MSi menambahkan, penandatanganan NPHD bertujuan meningkatkan kesepakatan dan kesepahaman Pemerintah Daerah dengan KPU, Bawaslu dan Polres.
Baca Juga: Internet Desa, Program Prioritas Jawa Tengah Berkolaborasi dengan Telkom. Ini Tujuannya
NPHD merupakan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah sebagai Pihak Kesatu/Pemberi Hibah dengan Polres, KPU dan Bawaslu sebagai Pihak Kedua/Penerima Hibah.
"Mari saling memahami dan saling menjaga integritas dalam naskah NPHD. Sehingga dalam pelaksanaannya antara Pemberi dan Penerima bisa menjalankan sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing," tandasnya. (*)