Krjogja.com - SUKOHARJO - Realisasi sekolah rakyat masih menunggu pusat. Sebab program pendidikan tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah. Pemkab Sukoharjo menjelang tahun ajaran baru 2025/2026 sudah menyediakan lahan seluas 4,5 hektar di wilayah Kelurahan Jombor, Kecamatan Bendosari dan sekarang tinggal menunggu hasil verifikasi pemerintah pusat.
Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Selasa (24/6) mengatakan, menjelang tahun ajaran baru 2025/2026 Pemkab Sukoharjo mempersiapkan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang menjadi kewenangan daerah yakni tingkat TK, PAUD, SD dan SMP. Sedangkan SMA dan SMK ditangani pemerintah provinsi Jawa Tengah.
Baca Juga: Jaga Bersama Kanker Serviks, Masih ada Penolakan dari Ortu Siswa SD
Pemkab Sukoharjo menjelang tahun ajaran baru 2025/2026 juga masih menunggu kejelasan program sekolah rakyat dari pemerintah pusat. Sebab sekolah rakyat tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Dipastikan pada tahun ajaran baru 2025/2026 sekolah rakyat belum terlaksana di Kabupaten Sukoharjo. Sebab saat ini tahapan persiapan sekolah rakyat masih menunggu hasil verifikasi lahan.
Pemkab Sukoharjo sebelumnya sudah mengajukan lahan seluas 4,5 hektar di wilayah Kelurahan Jombor, Kecamatan Bendosari ke pemerintah pusat untuk proses verifikasi tempat sekolah rakyat. Saat ini proses verifikasi masih berlangsung dan belum ada hasilnya.
Baca Juga: BKS Lintas Jenjang - PDM Yogya, Berikan Tali Asih Kepada 36 GTK
"Realisasi sekolah rakyat tunggu Pusat. Itu sepenuhnya program pemerintah. Pemkab Sukoharjo sudah menyediakan lahan dan masih proses verifikasi pemerintah pusat. Hasilnya belum turun," ujarnya.
Pemkab Sukoharjo sudah menindaklanjuti kebijakan pusat terkait penyediaan lahan untuk program sekolah rakyat. Lahan yang disediakan seluas 4,5 hektar di wilayah Kelurahan Jombor, Kecamatan Bendosari telah resmi ditunjuk Pemkab Sukoharjo sebagai calon lokasi pembangunan sekolah rakyat.
Pemkab Sukoharjo setelah menyediakan lahan kemudian sudah mengajukan ke pemerintah. Tahap selanjutnya tinggal menunggu verifikasi dari pusat.
"Sudah disediakan lahan untuk sekolah rakyat di Kabupaten Sukoharjo 4,5 hektar di Jombor, Bendosari. Sudah kami ajukan ke pemerintah dan tinggal menunggu verifikasi. Kelanjutan program ini tunggu pusat," ujarnya.
Bupati menegaskan, Pemkab Sukoharjo dalam hal ini sebatas membantu menyediakan lahan untuk pembangunan sekolah rakyat. Sebab pemerintah sebelumnya sudah menerapkan luasan lahan minimal 5 hektar dan berada di tengah kota. Namun melihat kondisi di Kabupaten Sukoharjo syarat lahan tersebut cukup sulit direalisasikan.
"4,5 hektar sudah ada dan mendekati syarat minimal 5 hektar," lanjutnya.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Sukoharjo Suparmin, mengatakan, benar sudah mengajukan usulan lahan seluas 4,5 hektar ke pemerintah pusat terkait lokasi pembangunan sekolah rakyat. Tahapan sekarang tinggal menunggu verifikasi dari pusat.
