KRjogja.com - JAKARTA - Bareskrim Polri turut mengusut kasus dugaan kebocoran data 6 juta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), termasuk milik Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan keluarganya, hingga sejumlah pejabat negara.
“Jadi kita tetap bekerja sama dengan kementerian dan lembaga yang berkepentingan dalam hal tersebut, dengan BSSN kita berkoordinasi karena ini adalah kolaborasi,” tutur Direktur Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Bareskrim Polri Brigjen Pol Himawan Bayu Aji kepada wartawan, Rabu (25/9/2024).
Baca Juga: Hendak Ambil Sabu, Warga Colomadu Keduluan Ditangkap Polisi
Menurutnya, Polri tidak mungkin bisa bekerja sendiri dalam mengungkap dan mengatasi permasalahan di ruang siber. Sebab itu, harus ada kerja sama, baik dengan kementerian dan lembaga yang berpotensi maupun pihak pemilik data.
“Jadi itu menjadi suatu hal yang penting dan menjadi suatu ekosistem untuk pengungkapan kasus. Jadi kerja sama itu menjadi suatu hal yang penting,” jelas dia.
Baca Juga: Gus Hilmy Dukung Pencabutan TAP MPR Nomor II/MPR/2001 Tentang Pemberhentian Gus Dur
Yang pasti, lanjut Himawan, pihaknya tengah melakukan penyelidikan terkait dugaan kebocoran data NPWP, yang dijual di Breach Forum.
“Kita juga menunggu dengan komunikasi dengan BSSN untuk melakukan forensik, seperti apa sih tipikal dan topologinya, itu menjadi suatu hal penting untuk nanti arah penyelidikan,” tandasnya.(*)
