KRjogja.com - KULONPROGO - Sebagai upaya optimalisasi pelayanan publik di era digital, Balai Besar Veteriner (BBV) Wates terus berupaya salah satunya dengan menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) di Aula BBV Wates, Kapanewon Wates, Kulonprogo, Selasa (8/7/2025). FKP sebagai bagian dari change of management hadir menjembatani kesenjangan kebijakan penyelenggaraan layanan oleh instansi pemerintah dengan harapan atau kebutuhan masyarakat.
Kepala Biro Komunikasi Dan Layanan Informasi Kementerian Pertanian, drh Mohammad Arief Cahyono MSi mengapresiasi FKP BBV Wates yang senantiasa meningkatkan layanan dengan kebutuhan masyarakat. “Pencapaian BBV Wates dalam pengujian kesehatan hewan turut mendukung program Kementerian Pertanian dalam mewujudkan ketersediaan pangan hewani untuk kemandirian pangan. Inovasi layanan digital merupakan jawaban atas kebutuhan masyarakat. FKP menjadi sarana penguatan sinergitas layanan BBV Wates dengan masyarakat pengguna layanan,” katanya.
Baca Juga: Ada Korupsi Dibalik Kerusakan Alam? BEM KM UGM dan ICW Gelar Diskusi Publik
Sementara itu Kepala BBV Wates drh Hendra Wibawa mengatakan, sebagai upaya meningkatkan kualitas dan digitalisasi layanan publik, dalam pengendalian Penyakit Hewan Menular (PHM) dan Zoonosis, BBV Wates menyusun inovasi layanan digital. Dua inovasi layanan unggulan BBV Wates yakni Sistem Informasi dan Analisis Laboratorium (SIDARA) dan Sistem Informasi dan Pemetaan Penyakit Hewan Konfirmatif (SIAP PAK).
"Kedua sistem tersebut menyajikan data pengujian kesehatan hewan dan memantau kesehatan hewan dari berbagai wilayah, sehingga masyarakat dapat mengakses hasil uji dengan cepat, transparan dan akurat," ungkap drh Hendra.
Keberadaan dua layanan digital tersebut mendapat pujian sekaligus selaras dengan yang disampaikan Asisten Bidang Pemeriksaan Laporan, Perwakilan Ombudsman RI (DIY), Muhammad Rifki Taufikurrahman SIP terkait tantangan layanan digital. Optimalisasi layanan publik harus mampu menjawab kebutuhan tantangan layanan digital.
“Tantangan layanan di era digital terutama dalam pelayanan publik, membutuhkan inovasi dari Penyelenggara Layanan untuk menyediakan informasi yang mudah diakses tidak hanya manual tapi secara digital. Digitalisasai layanan terutama dalam pengaduan masyarakat menjadi sarana menyerap aspirasi pengaduan dan aspirasi masyarakat untuk perbaikan layanan,” tegas Rifki Taufikurrahman.
Dalam FKP disosialisasikan Survei Penilaian Integritas (SPI) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai upaya membangun integritas mewujudkan pelayanan publik bebas korupsi. Seluruh peserta turut menandatangani pakta integritas yang merupakan komitmen bersama dalam mewujudkan pelayanan publik yang bersih dari korupsi, tanpa gratifikasi dan mendukung keterbukaan informasi publik.
Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai pengukuran kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada Triwulan II yang diberikan kepada BBV Wates, dengan nilai TW II SKM 3,775 (Kategori Sangat Baik).
Baca Juga: Bea Cukai dan Polda DIY, Gagalkan Penyeludupan 9,5 Kg Sabu Cair
Apresiasi diberikan kepada pelanggan BBV Wates baik dari instansi pemerintah, swasta maupun perorangan yang telah berkontribusi positif dalam pelayanan di BBV Wates. (Rul)
