Krjogja.com - KULONPROGO - Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2024, prevalensi stunting nasional telah turun menjadi 19,8 persen, atau sekitar 4,48 juta balita, turun dari 21,5 persen pada tahun 2023.
Dan data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM) Juni 2024, angka stunting di Kulonprogo telah menurun signifikan menjadi 10,48 persen, jauh di bawah rata-rata nasional. Ini merupakan bukti nyata bahwa intervensi yang dilakukan berjalan di jalur yang benar.
Baca Juga: PNM dan BRI Life Bekali Literasi Keuangan ke Keluarga Prasejahtera
Bupati Kulonprogo Dr HR Agung Setyawan ST MSc MM menuturkan itu dalam Workshop "Rembug Stunting", Intervensi Terintegrasi dan Kolaborasi Lintas Sektor dalam Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di Kulonprogo, Senin (26/5/2025), di Hotel Morazen Temon.
Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DPMKal Dalduk KB) ini dibuka bupati, juga dilakukan penandatanganan percepatan penurunan stunting oleh berbagai unsur. Workshop dengan narasumber Sekda Kulonprogo Triyono SIP MSi, Restu Dewandaru SE MM dari Bapperida, dan dr Sri Budi Utami MKes Kadinas Kesehatan.
Ditandaskan Agung, pencapaian itu bukan alasan untuk berhenti. Justru, ini adalah panggilan untuk memperkuat sinergi lintas sektor, sebab stunting tidak bisa diselesaikan oleh satu lembaga atau sektor saja. Perlu intervensi yang terintegrasi dan kolaboratif, sebagaimana yang menjadi tema dalam rembug stunting ini.
Baca Juga: SIAK di 21 Kecamatan Magelang akan Diselesaikan Tahun 2025 Ini
Bupati berharap hasil dari workshop tersebut tidak hanya menjadi dokumen semata, tapi aksi nyata yang konsisten dan berkelanjutan. "Untuk itu, mari kita jadikan penurunan stunting sebagai gerakan bersama, bukan sekadar program pemerintah. Kita tuntaskan misi ini demi mewujudkan generasi emas Indonesia 2045, yang sehat, cerdas, berkarakter, dan siap bersaing di era global," ucap Agung
Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Kulonprogo yang diwakili Triyono SIP MSi menyatakan sepuluh kalurahan di Kabupaten Kulonprogo berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 174/C/2024 ditetapkan menjadi lokus stunting 2025. Kesepuluh kalurahan tersebut Sidoharjo Samigaluh, Kalirejo dan Hargorejo Kokap, Banjaroyo dan Banjarum Kalibawang, Karangsewu Galur, Sukoreno dan Sentolo, Sidorejo Lendah, serta Karangsari Pengasih.
"Sedangkan tahun 2026 juga sepuluh kalurahan yaitu Pleret Panjatan; Sukoreno Sentolo; Gerbosari, Sidoharjo, Ngargosari, Kebonharjo, Puwoharjo Samigaluh; Hargotirto Kokap; Kedundang Temon; Pendoworejo Girimulyo," kata Triyono.
Kepala Dinas PMKDaldukKB Kulonprogo, Muhadi SH Mhum menuturkan Rembug Stunting menjadi wadah untuk memperkuat komitmen penanganan stunting. Melalui kegiatan ini, berbagai unsur dilibatkan mulai dari pemerintah, masyarakat, swasta, akademisi, hingga media. Kegiatannya turut diisi dengan pemaparan materi dan diskusi. "Harapannya bisa memperkuat aksi konvergensi, intervensi spesifik dan sensitif dalam upaya percepatan penurunan Stunting," ucap Muhadi.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kulonprogo Sri Budi Utami menyampaikan, bahwa diperlukan kolaborasi dan sinergi dari semua pihak untuk melakukan intervensi stunting.
"Intervensi di fase pencegahan akan menurunkan kejadian stunting lebih banyak dibandingkan intervensi setelah terjadi stunting. Demikian pula intervensi faktor risiko stunting diperlukan agar penanganan dapat tepat sasaran," pungkas Sri Budi. (Wid/Rul)