Krjogja.com - SLEMAN – Upaya mengentaskan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Daerah Istimewa Yogyakarta terus digencarkan. Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) DIY pada Rabu (20/8/2025) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Identifikasi Ketersediaan Sumber Daya untuk mendukung percepatan program Wajib Belajar (Wajar) 13 Tahun.
Kegiatan yang diikuti 49 peserta dari berbagai instansi, mulai dari Dinas Pendidikan, Bapperida/Bappeda, Kantor Kemenag, hingga BPKAD menjadi ruang kolaborasi mencari solusi atas problem klasik pendidikan berupa angka ATS yang masih tinggi.
Per Juli 2025, jumlah anak yang tidak sekolah di DIY tercatat 13.115 orang.
Angka itu belum menunjukkan penurunan signifikan dan tersebar di beberapa wilayah, antara lain kasus lulusan tidak melanjutkan di Gunungkidul, anak belum pernah sekolah di Bantul, serta putus sekolah (drop out) di Sleman.
Baca Juga: Tim Komunikasi Bibit.id Sabet Penghargaan 'PR Practitioners of the Year 2025'
Kepala Subbagian Umum BPMP DIY, Retno Wijayanti, dalam sambutannya menegaskan bahwa pemenuhan hak pendidikan tidak bisa ditawar.
“Kita mengemban amanah dari UUD 1945 bahwa pendidikan adalah hak seluruh rakyat Indonesia. Setiap anak yang tidak sekolah menjadi tanggung jawab kita bersama. Mari bersatu padu untuk mengentaskan ATS,” ujarnya.
Dalam forum sehari penuh itu, para peserta membahas kebijakan Wajar 13 Tahun serta strategi pemenuhan tiga aspek utama meliputi akses, mutu pendidikan, dan tata kelola.
Hasil yang diharapkan antara lain peta kebutuhan sumber daya, langkah strategis untuk menutup kesenjangan, hingga rencana tindak lanjut kemitraan di lima kabupaten/kota di DIY.
Baca Juga: Lima Pegawai Perpusnas Angkat Isu Strategis Perpustakaan Di Kongres Internasional
Hadir sebagai narasumber, Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul, serta widyaprada BPMP DIY yang memaparkan pentingnya sinergi lintas sektor.
Penguatan anggaran, peningkatan kapasitas SDM, hingga rehabilitasi sarana prasarana disebut sebagai elemen kunci untuk mendorong keberhasilan Wajar 13 Tahun.
Kehadiran peserta undangan dari berbagai OPD menjadi sinyal positif bahwa pemerintah daerah serius menangani persoalan pendidikan ini.
Program Wajar 13 Tahun yang kini dalam tahap penyusunan regulasi, disebut akan menjadi fondasi penting dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) baik di tingkat daerah maupun nasional.
Dengan semangat kolaborasi ini, BPMP DIY berharap angka ATS dapat ditekan, dan visi pendidikan bermutu untuk semua benar-benar terwujud.(*)
