Krjogja.com - KARANGANYAR- Beban keuangan Pemkab Karanganyar untuk pembiayaan Pilkada serentak 2024 berkurang. Dari sebelumnya diestimasi Rp51 miliar menurun jadi Rp39 miliar. Terjadi penurunan hingga Rp12 miliar dikarenakan sejumlah kegiatan diambil alih Pemprov Jateng.
"Estimasi Rp51 miliar untuk Pilkada itu pada 2021. Setelah sinkronisasi dengan Pemprov maka sejumlah kegiatan tidak dari keuangan pemkab Karanganyar, tapi diampu pemprov. Ketemunya Rp39 miliar yang ditanggung Pemkab Karanganyar," kata Ketua KPU Karanganyar, Triastuti Suryandari, Minggu (21/5).
Triastuti mengatakan ada sharing pendanaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Pemkab Karanganyar. Sharing anggaran dilakukan karena penyelenggaraan pilkada gubernur dan bupati bakal digelar serentak pada 2024 nanti. Sejumlah komponen penyelenggaraan pilkada yang semula masuk dalam rencana anggaran daerah Karanganyar pun, menjadi dibiayai Pemprov Jateng. Pendanaan pilkada mulai dialokasikan pada tahun ini. Pemkab mengalokasikan anggaran Rp1,2 miliar untuk KPU pada 2023. Sisa anggaran pilkada akan dianggarkan Pemkab dalam APBD Perubahan 2023 dan APBD 2024.
[crosslink_1]
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Karanganyar, Bambang Sutarmanto mengatakan kebutuhan anggaran pilkada diperkirakan mencapai Rp48 miliar. Terdiri atas Rp39 miliar kebutuhan untuk KPU dan Rp9 miliar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Kebutuhan anggaran ini masih tahap finalisasi. "Masih kita koordinasikan dengan KPU dan Bawaslu. Termasuk anggaran pilkada yang ditanggung provinsi berapa," katanya.
Pemkab Karanganyar sesuai rencana menyiapkan 40 persen anggaran Pilkada di APBD Perubahan 2023. Sedangkan sisanya sebesar 60 persen, dianggarkan melalui penetapan APBD 2024 mendatang. Pemkab wajib untuk menganggarkan biaya yang dibutuhkan dalam Pilkada mendatang. Proses pembahasan anggaran akan dilakukan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). (Lim)
