Krjogja.com - KARANGANYAR - Warga Desa Berjo Ngargoyoso kembali menggelar aksi massal. Setelah menggeruduk kantor DPRD pada Selasa (3/4/2023). Kini mereka membawa massa lebih banyak di kantor Bupati Karanyar, Kamis (6/4/2023). Mereka mendesak Pemkab Karanganyar segera menyelesaikan masalah pengelolaan BUMDes Berjo.
Massa datang mencapai seratusan orang yang menginginkan bertemu bupati. Namun, mereka dihadang penjagaan ketat Satpol PP dan polisi yang menutup gerbang masuk kantor setda.
Setelah bernegosiasi, akhirnya hanya 25 orang yang dipersilakan menemui perwakilan Pemkab di ruang Podang 1. Sedangkan lainnya berorasi di jalan depan kantor bupati.
[crosslink_1]
Di atas mobil bak terbuka, massa menyuarakan tuntutannya melalui pengeras suara. Sedangkan lainnya membawa atribut tertulis "Berikan Kewenangan Penuh Kepada Plt Kepala Desa Kami, Wahai Dispermades Mana Kerja Kalian dalam Membina Desa, Inspektorat Mana Janjimu Terkai Legalitas Pengurus BUMDes, Sahkan Pengurus BUMDes Hasil Musdes."
Koordinator aksi sekaligus perwakilan warga, Agil Sugiman menuntut Bupati Juliyatmono menyelesaikan kasus BUMDes Berjo. Kasus ini berlarut-larut dan belum menemukan titik penyelesaian.
Dalam aksi ini, dia menyampaikan warga Berjo sepakat membubarkan pengurus BUMDes dan seluruh karyawan Jumog dan Telaga Madirda untuk kesejahteraan warga Berjo. Dia juga meminta Inspektorat segera mengaudit Laporan Pertanggungjawaban (LPj) BUMDEs Berjo. "LPj BUMDes didelikke pak Camat. Ada apa ini? Kapan diaudit?" kesalnya.
Warga mempertanyakan pendapatan BUMDes Berjo tahun 2021 dan 2022 sampai sekarang. Sebab pendapatan tersebut tidak jelas berapa hasil pengelolaan objek wisata alam air terjun Jumog dan Telaga Madirda. Diduga pendapatan tersebut nilainya mencapai miliaran rupiah.
"Warga berhak tahu hasil pendapatan. Tapi kenapa kami diombang-ambingkan. Kami menuntut keadilan," katanya.
Usai berorasi di depan kantor bupati, perwakilannya ditemui perwakilan pemkab Karanganyar. Keinginan mereka bertemu Bupati Karanganyar Juliyatmono tertunda karena orang nomor satu di Pemkab Karanganyar sedang tugas luar kota. Warga yang didampingi oleh tim kuasa hukumnya, Kusumo Putro, ditemui oleh Inspektorat Pemkab Karanganyar, Zulfikar Haddid.
Usai melakukan pertemuan, kuasa hukum warga Desa Berjo, Kusumo Putro menyampaikan, ada tiga tuntutan warga yang disampaikan kepada Pemkab Karanganyar.
Menurut Kusumo, tiga tuntutan tersebut masing-masing, segera dilakukan audit terhadap LPJ pengurus BUMDes, segera dilakukan pengesahan dan pelantikan pengurus baru hasil rapat yang dilakukan pada tanggal 24 Februari tahun 2023 lalu.
“Hanya itu tuntutan warga. Tapi dalam pertemuan dengan yang hanya dihadiri oleh Inpsektorat, kami tidak puas. Karena belum ada sikap jelas dari Pemkab Karanganyar,” ujarnya.
Kepala Inspektorat Kabupaten Karanganyar Zulfikar Hadits menjelaskan, saat ini pemerintah baru melakukan kajian terhadap konflik yang ada di Desa Berjo bersama dengan bagian hukum dan dinas terkait.
