Krjogja.com - KARANGANYAR- Polres Karanganyar meminta pengguna anggaran kepolisian di satuan tugasnya cerdas mencermati anggaran DIPA 2023. Sebab, di dalamnya belum menyebutkan kebutuhan pengamanan tahapan pemilu. Nantinya bakal ada anggaran tersendiri dari APBN untuk keperluan tersebut.
Kepala Bagian Perencanaan Polres Karanganyar, AKBP I Komang Budayana mengatakan hal itu saat sosialisasi DIPA 2023 di Mapolres Karanganyar, Selasa (20/12). "Tahun depan sudah masuk (tahapan) tahun Pemilu. Anggaran DIPA diharapkan terserap sejak semester I. Jangan sampai overlapping dengan anggaran pengamanan Pemilu karena ada anggaran tersendiri untuk kebutuhan itu," katanya.
Ia menyebut anggaran Polres Karanganyar untuk pengamanan Pemilu bersumber APBN 2023. Saat ini, anggaran tersebut belum turun. Polres Karanganyar mengusulkan anggarannya Rp2 miliar lebih.
I Komang mengatakan, DIPA Polres Karanganyar tahun 2023 Rp87.638.345 atau turun 0,33 persen dibanding tahun 2022 sebesar Rp87.930.991. Alokasi DIPA 2023 dibagi ke 17 Polsek dan 18 bagian. Bagian logistik mendapat jatah cukup tinggi, yakni Rp9,287 miliar. Kemudian Bagian Operasi Rp3,143 miliar.
"Semua usulan anggaran Polres ini buttom up. Semua kebutuhannya riil. Tahun ini turun karena belanja pegawai menurun. Banyak yang pensiun namun minim penggantinya," katanya.
Meski APBN selalu menyuplai kebutuhan operasional Polres Karanganyar, namun tak semua usulannya diluluskan. I Komang mengatakan rehab kantor Polsek Mojogedang dan Polsek Karangpandan gagal tembus. Usulan ini kandas di empat kali tahun anggaran berjalan.
"Sejak Agustus 2022 kemarin sudah menyusun anggaran DIPA 2023. Memasukkan kebutuhan rehab kantor Polsek Karangpandan dan Mojogedang. Tapi belum bisa disetujui. Kemarin terhambat refocusing covid-19. Tetap akan kami perjuangkan di DIPA 2024," katanya.
Perbaikan dua kantor polsek itu dinilai mendesak. Selain kondisi sekarang kurang representatif dan bangunan bobrok, perbaikannya mendukung layanan kepolisian di area jalur wisata.
Dia mengatakan ada lima program kerja yang akan dijalankan pada 2023. Lima program kerja itu di antaranya profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM), penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, modernisasi almatsus dan sarana prasarana, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta program dukungan manajemen. (Lim)
