SRAGEN, KRjogja.com - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini memberi 'deadline' dua hari untuk penyelesaian ribuan rekening Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang terblokir di Jawa Tengah. Tercatat di Kabupaten Sragen ada 1868 rekening PKH yang terblokir tidak bisa dicairkan.
Hal ini ditegaskan Risma saat berkunjung ke Sragen dan berdialog dengan pihak bank dan kantor pos selaku penyalur bantuan, Jumat (20/8). "Kedatangan saya ke sini karena ada yang belum cair, temuannya macam-macam. Saya minta Senin depan harus sudah 'clear'," ujar Risma saat bertemu dengan pimpinan BNI perwakilan Sragen, Wonogiri dan Surakarta dan para pendamping program Kemensos.
Risma mengatakan, ia mendapatkan laporan ada KPM PKH yang belum dapat mencairkan bantuan di Sragen, Wonogiri dan Surakarta. Bahkam di Sragen ada ribuan yang terblokir dan tidak bisa dicairkan. Dalam pertemuan diketahui bahwa untuk pencairan PKH Tahap I gelombang 1-11 dengan sasaran 35.497 KPM namun hanya 35.480 KPM yang mencairkan, sisanya 17 KPM belum mencairkan bantuan.
Pada tahap II gelombang 1-15, target 37.225 KPM namun baru 35.396 KPM yang mencairkan bantuan, sedangkan 1.829 belum cair. Sedangkan menurut laporan pendamping PKH sebanyak 1.868 rekening KPM terblokir. Karena selama dua bulan bantuan belum dicairkan, maka rekening otomatis diblokir. "Rasanya tidak mungkin kalau mereka (penerima) menunda-nunda mencairkan uangnya, karena mereka butuh. Saya minta Senin depan sudah 'clear' karena kalau ditunda lagi bisa terblokir lagi. Tolonglah pihak bank, ini adalah hak warga miskin untuk makan sehari-hari, jangan dipersulit lagi," ujar Risma seraya mengingatkan pihak bank untuk lebih punya empati di situasi pandemi ini.
Bahkan selama ini untuk memastikan bantuan tersebut diterima oleh KPM, Risma mengaku bersama jajarannya tidak tidur dan tetap bekerja di akhir pekan. Risma juga meminta agar data distribusi bansos diperbaiki antara pihak BNI dengan Kemensos. Ia berharap semua bisa segera diselesaikan. (Sam)
