KARANGANYAR, KRJOGJA.com - Puluhan warga Desa Suruhkalang Jaten berpartisipasi dalam Padat Karya Tunai Desa (PKDT) yang akan dilaksanakan mulai Senin (06/07/2020) besok. Pemdes setempat sengaja memilih jadwal pelaksanaan di hari kerja agar tepat sasaran.
"Kalau dilaksanakan di weekdays, para pekerja pasti lebih memilih bekerja di bidangnya masing-masing. Yang tersisa hanya yang menganggur. Harapannya, pengangguran ini berpartisipasi di PKTD,†kata Kepala Desa Suruhkalang Wawan Tohari kepada KR di Karanganyar, Sabtu (04/07/2020).
Sebagian besar partisipan merupakan buruh serabutan, pengangguran dan para pemuda usia kerja yang belum terserap di dunia kerja. Oleh Pemdes Suruhkalang mereka dijatah per hari Rp 80 ribu, adapun sumber pembiayaan dari Dana Desa tahap I.
"Di tahap I kemarin menyelesaikan BLT DD dulu. Kami manut saja arahan dari kabupaten. Uangnya memang baru bisa dipakai sekarang. Untuk PKDT ini memang tidak serentak. Dari Desa Ngringo sudah duluan," katanya.
Ia menyebut data tersedia terbatas yakni Rp 60 juta saja. Sehingga ia harus selektif memberikan pekerjaan harian itu ke mereka yang terdampak Covid-19. Terutama bagi mereka yang membutuhkan modal kembali ke perantauan.
Berdasarkan pendataannya, 100 orang lebih berminat di PKTD. Jenis kegiatannya normalisasi anak Sungai Sanggrahan alur Dusun Suruhkalang-Suruhtani. Kondisi sekarang, alirannya mengering akibat sarana irigasi jebol di hulunya.
Hal itu diperparah sampah berserakan di sepanjang alurnya. Normalisasi bertujuan mengalirkan kembali air ke areal persawahan. Mengenai pelaksanaan PKTD, ia berupaya menatanya agar tak menyalahi protokol kesehatan.
“Babinsa dan Babinkamtibmas dilibatkan. Para petugas akan menegur jika ada yang abai masker atau tidak menjaga jarak,†jelasnya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispermasdes) Karanganyar Agus Heri Bindarto mempersilakan penataan PKTD di desa. Meliputi penjadwalan, sasaran hingga seleksi calon partisipan. Bahkan ia mempersilakan pemerintah desa menggunakan dananya untuk membiayai rapid tes warganya jika memungkinkan.
“Jika dananya masih, Pemdes bisa berinovasi. Misalnya membiayai rapid test warganya. Khususnya yang akan kembali ke perantauan. Biasanya harus mengantongi surat sehat,†katanya. (Lim)
