KARANGANYAR, KRJOGJA.com - Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar mengembalikan data 7 ribuan keluarga calon penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) ke pemerintah desa/kelurahan. Mereka yang gagal memperoleh BST, diusulkan mendapat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD).
Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pembinaan Sosial Dinsos Karanganyar, Marno mengatakan pengembalian data 7 ribuan keluarga tersebut ke pemerintah desa/kelurahan supaya diikutkan program jaring pengaman sosial (JPS) selain BST. Pada penutupan pengusulannya ke Kemensos melalui aplikasi pusdatin pada 7 Mei 2020, ternyata ribuan data tersebut tertolak. "Penyebab 7 ribuan data calon penerima BST tertolak antara lain input kurang tepat ke pusdatin terkait nomor KK, NIK, nama, alamat dan sebagainya," kata Marno kepada KR.
Ia meminta masyarakat tak kecewa karena masih terdapat beberapa program yang potensial membantu meringankan bebannya di tengah pandemi seperti Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD), Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sembako. Apabila JPS bersumber APBN itu sulit mengkaver, pemdes/kelurahan dapat mengajukannya ke bupati agar diberi bantuan bersumber APBD kabupaten.
“Mereka yang tertolak BST, dapat dialihkan ke program lain. Pak lurah dibantu tenaga kesejahteraan sosial harus jeli menyisirnya agar tidak tumpang tindih. Kemudian oleh camat dilaporkan ke pak bupati,†katanya.
Sementara itu sebagian data yang lolos di pusdatin Kemensos telah diproses pencairan BST melalui empat bank yang ditunjuk yakni BRI, BNI, BTN dan Mandiri. Di Karanganyar, Marno mengatakan sekitar 2.000 penerima BST telah mendapat dana yang secara otomatis bertambah di rekening masing-masing. Besarannya Rp 600 ribu. Rencananya, BST akan diterima sekali per bulan selama tiga bulan.
Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Dispermades Kabupaten Karanganyar, Sri Suprapti, menuturkan sejumlah perangkat desa merevisi data calon penerima BLT DD karena warga itu urung menjadi calon penerima BST. Prapti memprediksi data calon penerima BLT Dana Desa bertambah tetapi tidak akan banyak. Rata-rata desa menambahkan satu sampai tiga keluarga hingga belasan keluarga. (Lim)
