SOLO, KRJOGJA.com - Ketahanan komunikasi masyarakat Indonesia masih harus diperkuat lagi agar tidak mudah termakan berita bohong. Dirjen Informasi Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Prof Dr Widodo Muktiyo MCom mengungkapkan hal itu disela menghadiri pelatihan Cek Fakta di Monumen Pers Nasional Solo, Kamis (12/9/2019).
Dalam menggelorakan ketahanan komunikasi ia tidak ingin terkotak kotak, tapi dalam perspektif ideologi politik ekonomi sosial budaya (Ipoleksosbud). Pendekatan untuk membangun ketahanan komunikasi ini diyakini bisa melahirkan kesadaran masyarakat dalam berkomunikasi.
"Kesadaran berkomunikasi yang baik di masyarakat sangat penting agar mereka tidak asal melempar informasi. Karena jika informasi tidak benar implikasnya luas," ujar Prof Widodo. Bagi pengelola media online ketahanan komunikasi harus lebih kokoh lagi. Mereka harus terus melakukan check and recheck.
Pelatihan Cek Fakta untuk menekan angka hoaks di masyarakat dilaksanakan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Jawa Tengah bersama Direktorat Jenderal Informasi dan Kebijakan Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
Menurut Prof Widodo, jumlah perusahaan media di Indonesia per 2019 ini mencapai 47.000, sedang yang terverifikasi dewan pers hanya 2.400. Jumlah media terverifikasi dewan pers hanya sekitar 5 persen. Dari total 47.000 perusahaan media terdiri dari media Siber: 43.300, Radio: 674, Televisi: 523 dan Cetak: 2000.(Qom)
Â
