SOLO, KRJOGJA.com - Jumlah penumpang Batik Solo Trans (BST) cenderung menurun, hingga operator moda transportasi perkotaan ini meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Solo menggelontorkan subsidi untuk menutup kerugian. Tingkat keterisian penumpang, rata-rata hanya sekitar separo dari kapasitas bus, itupun hanya pada jam-jam sibuk, sehingga pendapatan dari karcis tak sebanding dengan biaya operasional.
Manajemen PT Bengawan Solo Trans selaku operator BST, jelas Kepala Dinas Perhubungan (Dishub), Hari Prihatno, menjawab wartawan di Balaikota, Jumat (17/5/2019), menyebutkan, telah melakukan pertemuan dengan Pemkot Solo membahas wacana subsidi. Operasional transportasi umum perkotaan ini, diakui belakangan tak berkembang sebagaimana diharapkan terkait jumlah penumpang yang cenderung merosot.
Hanya saja, permintaan subsidi tersebut sejauh ini masih dalam proses kajian sebaba menyangkut alokasi anggaran yang harus dibahas bersama legislatif. Selain itu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) saat ini juga tengah merancang skema bantuan bagi penyelenggaraan transportasi umum perkotaan.
Di sisi lain, Walikota Solo, FX Hadi Rudyatmo menegaskan, penyelenggaraan layanan angkutan umum perkotaan tidak boleh dihentikan, sebab hal itu menjadi tugas penyelenggaraan pemerinthan dalam bidang transportasi massal, kendati operator mengalami kerugian. Berbagai upaya mesti dilakukan, ujarnya, sehingga pelayanan transportasi umum kepada masyarakat tetap mengacu pada prinsip murah, nyaman, aman, dan tepat waktu.
Kebetulan, tambah pria yang akrab disapa Rudy, pihak Kemenhub saat ini juga tengah memepersiapkan program bantuan penyelenggaraan transportasi umum perkotaan. Sementara ini, konsep program tersebut masih dalam proses pematangan, sebelum diaplikasikan di beberapa kota sebagai uji coba. "Solo termasuk kota yang nantinya menjadi pilot proyek" jelasnya.
Sejauh informasi yang diperolehnya, bantuan tersebut kemungkinan bukan dalam bentuk subsidi penumpang, tetapi pemerintah menanggung gaji kru bus, pengadaan armada disertai kewajiban tertentu, sehingga beban operator relatif berkurang. Tim dari kemenhub sudah menyampaikan paparan ke Pemkot Solo, ujarnya, tetapi kemungkinan besar program itu abru dapat diaplikasikan sekitar tahun 2020 mendatang.(Hut)
