SOLO, KRJOGJA.com - Menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 suasana semakin memanas. Bahkan, ada indikasi oknum yang ingin merusak suasana pesta demokrasi itu dengan mengkondisikan daerah pemilihan ( Dapil ) V Jawa Tengah meliputi Solo, Boyolali, Sukoharjo dan Klaten), para calon legislatif ( caleg)Â bisa menang kalau calegnya tebar uang, tebar sembako, operasi fajar hingga politik kotor lainnya.Â
"Setelah hampir empat bulan saya intens blusukan menyerap aspirasi di Dapil V Jateng. Di lapangan saya menemukan fenomena, semakin mendekati hari coblosan permainan kotor money politik semakin gila-gilaan. Ada oknum caleg petahana yg memberi uang muka (down payment atau DP ) kepada oknum perangkat desa," ungkap caleg Partai Perindo Dapil V KRATHenry Indraguna ketika berdiskusi dengan sejumlah komponen masyarakat dan wartawan di dapur pemenangan Henry Indraguna, Jalan RM Said, Pasar Nangka, Solo, Jumat, (01/03/2019).
Dia menjelaskan Oknum caleg tidak perlu menyerap aspirasi hingga ke perbatasan daerah tertinggal. Namun cukup memberi janji kalau nanti menjelang coblosan akan menambahi uang serangan fajar yang pasarannya sampai satu suara dihargai Rp 100 ribu. Karena itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus bergerak , bukan hanya melakukan operasi tangkap tangan (OTT), tapi juga operasi pencegahan agar situasinya tidak semakin kacau. "Masyarakat Indonesia yang baru belajar demokrasi agar tidak dicitrakan bahwa semua tahapan demokratisasi dan kerja- kerja politik semuanya seolah-olah ujung-ujungnya duit (uud)."
Bahkan, katanya, sejumlah warga tanpa sungkan-sungkan langsung menanyakan mereka nantinya akan dapat apa dan berapa. Inilah politik transaksional 'wani piro' sudah menggejala di pedesaan. Ironisnya, kondisi ini terus dipelihara oleh caleg yang malas menyerap aspirasi hingga pelosok. Fenomena lain yang ditemui adalah makelar politik yang menjamin caleg cukup ongkang-ongkang bisa terpilih. Asalkan sediakan satu gundul satu suara setara Rp 50.000 hingga Rp 100.000. (Hwa)
