KARANGANYAR, KRJOGJA.com - Penyelenggara Pilkades serentak di Kabupaten Karanganyar menggunakan sebuah tempat pemungutan suara (TPS) tiap desa. Kecuali Desa Ngringo dan Jaten yang memiliki jumlah penduduk berlebih.Â
"Pada prinsipnya, penyelenggaraan Pilkades harus efektif dan efisien. Desa Jaten dan Ngringo di Kecamatan Jaten memiliki 10 ribu orang pemilih. Tidak mungkin jika mengandalkan satu TPS saja. Silakan penyelenggara Pilkades di desa itu menentukan jumlah TPS-nya. Sedangkan selain dua desa itu, diterapkan TPS tunggal," kata Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan Setda Pemkab Karanganyar, Timotius Suryadi kepada KRJOGJA.com, Jumat (25/10/2018).Â
Penting diketahui, 145 desa di Karanganyar akan menyelenggarakan Pilkades serentak tahap II pada Februari 2019. Dasar penerapan sistem TPS tunggal pada Pilkades adalah Peraturan Daerah No. 15/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Perda No. 19/2015 tentang Kepala Desa. Selain itu, Peraturan Bupati Karanganyar No. 66/2018 tentang Kepala Desa.Â
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar menerjemahkan dua peraturan tersebut. Timotius mengatakan alasan keamanan pada penggunaan TPS tunggal. Dalam persiapannya, Pemkab menggandeng kemitraan Polri, TNI dan serta didukung Satpol PP untuk mengamankan pelaksanaan pemungutan suara.Â
Selain sistem TPS tunggal, Timo mengingatkan bahwa calon kepala desa tidak dibebani biaya penyelenggaraan Pilkades. Pemkab sudah mengalokasikan dana pada APBD tahun 2019. Rata-rata Rp 65 juta per desa kecuali pada dua desa tersebut di atas.Â
"Kesempatan putra terbaik desa mengabdikan kemampuan untuk desa tanpa takut biaya besar. Semua dicukupi pemerintah. Desa juga mengalokasikan pada APB Desa tahun 2018 untuk kegiatan sosialisasi dan persiapan," ungkap dia. (Lim)
