SRAGEN, KRJOGJA.com - Pimpinan DPRD Sragen membantah telah melakukan kunjungan kerja (Kunker) fiktif seperti yang ditudingkan pegiat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) setempat.Â
Kunker yang diikuti 17 anggota legislatif ke Jakarta beberapa waktu lalu agendanya adalah konsultasi ke Kementrian Keuangan.
Ketua DPRD Sragen, Bambang Samekto Selasa (17/4) mengatakan, keberangkatan para legislator untuk melakukan konsultasi ini sudah sesuai tata tertib (Tatib) DPRD. Kendati agenda kunker tersebut tidak masuk dalam agenda Badan Musyawarah (Banmus).
Menurut Totok, sapaan akrab Bambang Samekto, sesuai tatib DPRD, agenda konsultasi memang tidak perlu dibahas dulu di Bamus karena sifatnya mendesak. "Kegiatan seperti konsultasi ataupun menghadiri undangan, tidak harus dimasukkan dalam agenda Banmus. Itu adalah wewenang penuh pimpinan (dewan) dan saya siap bertanggungjawab,".
Totok menyampaikan bahwa Banmus hanya memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan dewan terkait jadwal. Selain itu fungsinya untuk memperlancar kegiatan kedewanan. Sehingga kegiatan seperti konsultasi tidak ada konsekwensi hukum atas hal itu.
Totok mengatakan, protes dan tudingan adanya kunker fiktif karena tidak terjadwal di Banmus tersebut jelas tidak benar. Semua kegiatan dewan bisa dipertanggungjawabkan dan sudah diperiksa oleh BPK.Â
"Tidak benar jika kami melanggar karena agenda konsultasi tersebut. Sebagai pimpinan, kami berhak memutuskan kapan konsultasi dilakukan dan disesuaikan dengan kebutuhan," tambah wakil rakyat dari PDI Perjuangan ini. (Sam)
