SRAGEN, KRJOGJA.com - Peraturan Daerah (Perda) tentang pengaturan Minuman Keras (Miras) di Kabupaten Sragen hingga kini belum terwujud. Padahal pembahasan terkait Perda tersebut sudah berlangsung sejak 12 tahun silam.
Desakan untuk mentesalikan Perda Miras dari berbagai kalangan masyarakat termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga sering disampaikan ke pemerintah dan DPRD. Namun hingga berganti beberapa bupati, perda tak kunjung selesai dibahas.Â
"Kami mendesak segera dilakukan public hearing. Berani tidak DPRD segera menyelesaikan Raperda Miras yang sudah sangat lama dibahas. Bahkan sudah ganti empat Ketua DPRD, belum juga selesai," ujar Sekretaris MUI Sragen, Muhammad Fadlan, Minggu (7/1).
Menurut Fadlan, sejak 12 tahun lalu Raperda Miras selalu menjadi pro kontra di masyarakat dan tidak pernah terealisasi. Padahal MUI merekomendasikan untuk membuat Perda pelarangan peredaran Miras di Sragen. Kalau melihat antara manfaat dan mudharat miras, jelas tidak ada manfaatnya. "Kami mendesak dibuat Perda larangan miras, bukan lagi pengaturan. Miras harus dilarang total di Sragen," jelasnya.
Sementara Ketua Pansus III DPRD Sragen, Fathurahman menyampaikan, saat ini draf sementara Raperda Miras sudah disusun. Pihaknya menyampaikan Raperda Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol masih mungkin bisa berubah. (Sam)
