SOLO, KRJOGJA.com - Commissioner Institute for Development of Economics & Finance (INDEF) Dr Aviliani SE MSi PhD menyatakan tidak efesien jika setiap desa harus membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) karena dinilai sebagai pemborosan.Â
Idealnya, kata Aviliani satu kabupaten bisa satu BUMDes. "Jika setiap desa di Indonesia memiliki BUMDes, berapa duit yang untuk membayar direksi. Nggak efisien satu desa satu BUM Desa," tutur Dr Aviliani, saat berbicara dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 'Memperkuat Momentum Menuju Penguatan Ekonomi Di Masa Depan – Voyage to Indonesia" di kantor Bank Indonesia Solo, Kamis (14/12).
Menurut Sekjen Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia itu, pendirian BUMDes harus berdasarkan kepentingan. Jadi kalau perlu untuk satu kabupaten cukup satu BUMDes. Tapi keberadaan BUMDes mampu mengatasi masalah semua warga desa. Misalnya dalam memenuhi kebutuhan pupuk kompos.
Diingatkan, adanya kucuran dana desa sebenarnya untuk mengurangi kemiskinan. Dalam dua tahun ini belum, masih perlu perbaikan. Dr Aviliani menilai kehadiran TNI masuk desa sangat penting untuk memperbaiki.Â
Komandan Korem 074 Warastratama Kolonel Inf Widi Prasetijono, menyatakan tugas TNI masuk desa bagian dari melindungi rakyat dan tumpah darah. Kalau panen jelek keselamatan terganggu. "Kami juga harus memantau distribusi gabah dan beras."
Tidak hanya itu TNI juga membangun embung di daerah Kismantoro Wonogiri agar sawah tadah hujan bisa terus terari. Danrem Kol Widi merasakan masih adanya kendala anggaran disamping tingkat partisipasi warga untuk ditingkatkan lagi. (Qom)
