KARANGANYAR, KRJOGJA.com - Penyelenggara pemilihan umum (Pemilu) menanggung beban berat persiapan pesta demokrasi serentak pemilihan bupati-wakil bupati dan gubernur-wakil gubernur pada 2018 serta pemilihan legislatif dan presiden 2019. Sebab, seluruh tahapannya saling berimpitan. Â
"Disahkannya UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu menjadi tantangan baru bagi KPU karena baru disahkan 21 Juli 2017, diundangkan 16 Agustus dan baru bisa diakses masyarakat pada 21 Agustus. Padahal tahapan pemilu 2019 harusnya dimulai sejak 17 Agustus lalu," kata Dosen Hukum Tata Negara FH UNS,Isharyanto dalam penyampaian sosialisasi regulasi penyelenggaraan pemilu di Lor In.Â
UU tersebut dianggap sedikit menghasilkan dampak berarti,bahkan regulasinya selalu berubah sejak reformasi, pemilu 1999, 2004, 2009 dan 2014. Peraturan perundangan untuk sistem pemilu hampir selalu menyisakan celah bagi suatu kelompok memainkannya atau rezim penguasa. Â
Dibutuhkan uji materi di mahkamah konstitusi supaya perundangan itu benar-benar tersaji secara adil. Sosialisasi ini menghadirkan pengurus parpol, badan pengawas pemilu serta penyelenggaranya. Adapun narasumber lainnya seperti Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, Joko Purnomo dan dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Fajar Saka.Â
Joko Purnomo mencontohkan salah satu beban berat KPU pada persiapan pencalonan Pilkada 2018 dan verifikasi pendaftaran parpol yang akan mengikuti pileg 2019.Â
"Parpol juga harus menyiapkan kadernya mengisi kursi legislatif di berbagai jenjang. Mulai daerah sampai pusat. Di sisi lain, KPU menemui banyak kendala verifikasi berkas pendaftaran peserta pemilu dari parpol. Misalnya, mendapat salinan berkas yang diragukan keabsahannya. KTP bermodel berbeda dengaan format Disdukcapil, berkas yang seharusnya komplit ternyata hanya laporan kehilangan dari kepolisian. Persoalan ini dihadapi KPU se-Indonesia,†katanya. (Lim)Â
