KARANGANYAR, KRJOGJA.com - Sikap netral prajurit TNI merupakan faktor penting penentu stabilitas politik jelang pemilihan kepala daerah serentak di Karanganyar pada 2018. Dalam pesta demokrasi, institusi tersebut berkewajiban mengantisipasi hal-hal yang merusaknya.
Demikian disampaikan Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Wuryanto ke prajurit, ASN dan persit Kodim 0727 Karanganyar serta para petinggi TNI di jajaran Korem 074 Warastratama Surakarta saat membina anggotanya di Makodim Karanganyar, Kamis (23/11/2017). “Netralitas TNI di Pilkada harus tetap dijaga apapun yang terjadi di lingkungan kita,†katanya.
Ia memprediksi konstelasi politik bakal makin dinamis menjelang coblosan pada Juni 2018. Seluruh perkembangannya menjadi modal parpol maupun elite politik dalam menyusun rencana strategis terkait persiapan pemilu presiden 2019.
Dalam hal ini, prajurit TNI dilarang ikut arus politik praktis. Kapasitasnya hanya sekadar memantau, memetakan potensi rawan dan mengambil langkah antisipasi kisruh pemilu.
Selain itu, antaranggota perlu saling mengingatkan. Pelanggaran aturan bakal ditindak tegas sesuai sanksi organisasi.
Sementara itu Dandim 0727 Karanganyar, Letkol (Inf) Muhammad Ibrahim Muchtar Maksum eskalasi politik pada beberapa bulan menjelang pemilihan serentah masih relatif landai. Itu didasari pemetaan yang dilakukan jajarannya.
Disinggung mengenai persiapan pengamanan, Dandim mengatakan, jajaran Kodim 0727 Karanganyar akan mendukung tugas pengamanan yang dilakukan Polres Karanganyar. “Sesuai tugas pokok, yang kami lakukan sifatnya hanya mem-back up kepolisian dalam pengamanan wilayah. Ada 100 personel yang kami siapkan untuk back up pengamanan wilayah,†jelasnya. (Lim)
