SOLO (KRjogja.com) - Pemerintah pusat memberi batas akhir pembebasan lahan untuk pembangunan jalur Kereta Api (KA) Stasiun Solo Balapan - Bandar Udara (Bandara) Adisoemarmo, tuntas pada Oktober tahun ini. Tidak ada alasan untuk menunda-nunda, pada bulan November 2018 mendatang, fasilitas transportasi antarmoda ini sudah dapat beroperasi, sebagaimana ditargetkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menteri Perhubungan, Budi karya Sumadi, menjawab wartawan, di Balaikota Solo, Jumat (25/8) mengungkapkan, sejauh ini, pembebasan lahan masih berada pada fase sosialisasi kepada warga terdampak. Kendati sebagian besar lahan yang akan digunakan untuk membangun jalur baru kereta bandara, milik pemerintah, sebagian atas nama PT Kereta Api Indonesia (KAI), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera), sebagian lagi milik Tentara nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU).
Lahan milik pemerintah atas nama tiga institusi tersebut, tambahnya, mencapai 70 persen, sedangkan sisanya sebesar 30 persen dengan luasan sekitar 7,5 hektar milik masyarakat dengan status Hak Milik (HM). Hanya saja, sebagian lahan milik PT KAI, saat ini telah menjadi hunian warga, sehingga perlu dibebaskana lebih dulu.Â
"Pola pembebasan lahan di bantaran rel Kereta Api, kami serahkan kepada Pemerintah Kota (Pemkot Solo)," ujar Menhub Budi karya, sembari menyebut, dana pembebasan lahan telah disiapkan, sehingga tinggal menyeleaikan persoalan bersifat non teknis.
Tentang pembebasan lahan milik TNI AU dan Kemenpupera, Budi Karya menyebut, sejauh ini tinggal menunggu penyelesaian proses administrasi. Negosiasi sudah dilakukan sejak beberapa waktu lalu, jelasnya, bahkan telah diperoleh persetujuan dari dua institusi pemerintah itu. "Sudah negosiasi dan mendapat persetujuan dari TNI AU dan Kemenpupera. Tinggal administrasinya saja diselesaikan," tandasnya. (Hut)
