KARANGANYAR, KRJOGJA.com - Perangkat desa dan pekerja di bawah birokrasinya potensial dimasukkan program BPJS Ketenagakerjaan. Risiko para perangkat desa itu serupa pekerja pada umumnya dan berhak mendapat lima jenis penjaminan.
Hal itu disampaikan Direktur Perluasaan Kepesertaan dan Hubungan Antarlembaga BPJS Ketenagakerjaan, E Ilyas Lubis dalam launching Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ‘Sahabat Warga Menuju Desa Sejahtera’ di rumah dinas bupati Karanganyar, Selasa (15/08/2017).
“Setiap pekerja di Indonesia berhak perlindungan di lima program. Yakni jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM) serta jaminan hari tua (JHT), jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM),†katanya.
Sejalan poin tiga NawaCita Presiden Jokowi, yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka Negara dan Kesatuan, maka desa menjadi sasaran program perusahaan itu. Pada tahun ini, 276 desa di Indonesia dicanangkan Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dimana 49 diantaranya di Jawa Tengah.
Kabupaten Karanganyar dianggap merepresentasi dukungan pemerintah daerah terhadap program nasional itu. Dalam kesempatan itu, Pemerintah Desa Buran, Tasikmadu, menyatakan ikut kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
“Kegiatan ekonomi di desa agar tetap berjalan. Jangan sampai risiko pada pekerjaan mereka, berdampak pada keluarga dan kelangsungan pekerjaannya,†katanya.
Sasaran program itu di desa dilatarbelakangi 60 persen penduduk Indonesia berada di desa. Artinya, risiko kecelakaan kerja di daerah pinggiran lebih tinggi dibanding kota.
Bupati Karanganyar, Juliyatmono, mendukung implementasi jaminan sosial ketenagakerjaan di wilayahnya. Menurutnya, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang menganut prinsip gotong royong sangat penting bagi pekerja.
