WONOGIRI, KRJOGJA.com - Wakil Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah, Ir Joko Purnomo MH, menilai, program sejuta rumah murah yang digulirkan Presiden Jokowi harus dibarengi regulasi yang membantu masyarakat berpenghasikan rendah. Pasalnya, banyak rakyat kecil tidak bisa mendapatkan rumah murah itu karena syarat yang dinilai masih sangat memberatkan.
"Sepanjang tidak ada regulasi pemerintah pusat melalui kementerian terkait yang fleksibel maka selamanya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ya tetap saja miskin karena tidak punya papan (rumah)," ungkap Joko, anggota FPDI-P DPRD Jateng di Wonogiri, Senin (27/3).
Ditemui KRJOGJA.com di rumahnya Bulusulur Wonogiri, Joko Purnomo menyebutkan, angka MBR di daerahnya masih sekitar 67.291 kepala keluarga (KK) kurang mampu atau MBR. Dari jumlah tersebut, 2.141 adalah pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Wonogiri.
Sekian warga dari 67.291 MBR di Wonogiri mengeluhkan, ketatnya aturan untuk mendapatkan rumah murah melalui pengembang. Disebutkan, penghasilan MBR minimal harus Rp 2,5 juta sehingga bisa mengambil kredit perumahan dengan abgsuran sekitar Rp 700-900 ribu perbulan.
"Padahal dari 67 ribu lebih MBR itu sebagian besar berpenghasilan dibawah UMR kabupaten Rp 1.040.000," terang sumber yang minta dirahasiakan jatidirinya.
Kepala Bidang (Kabid) Perumahan dan Kawasan Pemukiman Dinas PUPR (Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat) Wonogiri Kasto ST MT yang dikonfirmasi, Senin, menyebutkan di daerahnya total ada 326.929 kepala keluarga (KK) kurang mampu, namun 259.638 KK diantaranya tercatat sudah memiliki rumah.
"Sehingga, sampai saat ini angka kebutuhan rumah (backlog) di daerah Wonogiri masih mencapai 67.291 rumah," ujar Kasto.(Dsh)
