SRAGEN, KRJOGJA.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) RI diam-diam mengendus dugaan penyimpangan keuangan di RSUD dr Soehadi Prijonegoro, Sragen. Sejumlah pegawai rumah sakit milik Pemkab Sragen dikabarkan telah menjalani pemeriksaan penyidik Kejagung di Jakarta.
Informasi yang dihimpun, kasus yang ditangani Kejagung ini berawal dari laporan yang dikirim langsung ke Kejagung. Laporan berisikan indikasi penyimpangan pengadaan obat serta alat kesehatan (Alkes) selama tahun 2016.
Kabar penanganan kasus RSUD oleh Kejagung itu dibenarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Sragen, Herrus Batubara melalui Kasi Pidana Khusus (Pidsus), Adi Nugraha. "Memang ada laporan langsung ke Kejagung soal itu (kasus di RSUD Sragen). Tapi secara detail kami tidak mengetahui karena laporannya langsung ke sana (Kejagung). Yang memeriksa langsung dari Kejagung juga," ujar Adi Rabu (15/3/2017).
Data yang diterima, beberapa pegawai yang telah diperiksa diketahui bertugas di bagian pengadaan di RSUD Sragen. Mereka bahkan dikabarkan terpaksa bolak-balik ke Jakarta untuk dimintai keterangan oleh penyidik Kejagung.
Saat dikonfirmasi, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama (Dirut) RSUD dr Soehadi Prijonegoro Sragen, Didik Haryanto tidak menampik terkait kabar tersebut. Menurutnya, memang ada beberapa pegawai di internal yang belum lama ini dimintai keterangan oleh penyidik Kejagung terkait indikasi permasalahan dalam hal pengadaan. "Pengadaan obat dan alat kesehatan. Tapi problemnya mungkin lebih ke prosedur pengadaannya saja," ujar Didik.
Terkait nominal anggaran pengadaan Alkes dan obat yang diduga menyimpang tersebut, Didik mengaku tidak mengetahui secara persis. Pasalnya, Didik terbilang baru saja menjabat, sedangkan kasus yang diusut itu adalah pengadaan pada tahun anggaran sebelumnya. (Sam)
