SRAGEN (KRjogja.com) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen menganggarkan dana sebesar Rp 2,6 Miliar pada APBD 2017 untuk mengikutseratakan sebanyak 9.710 warga miskin dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Warga miskin ini otomatis tetap bisa menikmati pelayanan kesehatan gratis karena iuran BPJS sudah ditanggung.
Pelaksana Tugas (plt) Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sragen, Hargiyanto Minggu (22/01/2017) mengatakan, sesuai data yang terekam di Dinkes, jumlah warga miskin yang belum terkover di BPJS sebenarnya masih mencapai 15.791 jiwa. Mereka yang selama ini terkover lewat Jamkesda dan Saraswati itu, sudah didaftarkan masuk program BPJS dengan talangan dana daerah. Â Namun untuk 2017 ini, jumlah yang dikover baru sebanyak 9.710 jiwa dengan alokasi dana untuk membayar premi mencapai Rp 2.679.960.000 setiap tahun.Â
"Targetnya tahun ini semua yang terverifikasi sekitar 15.791 itu bisa terintegrasi ke BPJS semua. Tapi sementara yang sudah dimasukkan baru 9.710 jiwa. Sisanya nanti menunggu bertahap," ujarnya.
Menurut Hargiyanto, alokasi dana Rp 2,679 miliar itu untuk mendanai iuran premi bulanan sebesar Rp 23.000 perjiwa perbulan dikalikan 12 bulan. Dengan sudah didaftarkan ke BPJS, mereka yang selama ini pengobatannya dikover Jamkesda maupun Saraswati, nantinya sudah bisa menikmati layanan pengobatan gratis layaknya peserta BPJS murni pada umumnya. "Jadi nanti warga miskin tinggal berobat dan tidak perlu memikirkan biaya karena sudah ditanggung oleh daerah melalui program BPJS," jelasnya.
Bupati Kusdinar Untung Yuni Sukowati berharap secara bertahap semua warga miskin bisa terkover program BPJS. Hal ini merupakan komitmen pemkab untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. (Sam)
