WONOGIRI (KRjogja.com) - Bupati Wonogiri, Joko Sutopo, menegaskan, pemberantasan pungutan liar atau pungli yang digalakkan pemerintah sekarang bukan sekadar pencitraan. Diakui, tidak mudah menciptakan pemerintahan yang bebas pungli karena masyarakat sendiri sudah terlanjur terbiasa memberi imbalan kepada aparat manakala merasa membutuhkan jasa perangkat. Â
"Sebentar lagi di Wonogiri akan ada penempatan pejabat melalui SOTK, mungkin saat ini sudah tersiar isu miring adanya tawar-menawar jabatan, saya tegaskan tidak ada transaksional dalam SOTK baru," tandas bupati pada Rakor Pelayanan Publik di pendapa Rumah Dinas Bupati Wonogiri, Selasa (1/11/2016).
Rakor yang dipimpin Bupati Joko Sutopo yang melibatkan nara sumber Kapolres dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Wonogiri itu sebagai implementasi keberadaan Satgas Seber Pungli di lingkungan birokrasi Wonogiri. Kapolres AKBP RR Rumbodor SIK MSi maupun Kajari Tri Ari Mulyanto SH MH menyatakan, tim daerah Seber Pungli Wonogiri siap menindak tegas mereka yang terlibat pungli baik pemberi maupun penerima uang pungli.
Lebih lanjut disebutkan Bupati Wonogiri, pencegahan pungli seakan menjadi dilema karena kebiasaan kalangan warga Wonogiri yang sudah membudaya ketika minta bantuan aparat ketika mengurus sesuatu.
"Pada pengurusan KTP maupun akta lahir di Dispendukcapil misalnya sering masyarakat memberi imbalan uang jasa yang kini masuk kategori pungli," ujar bupati. (Dsh)
