Krjogja.com - SOLO - Giliran guru besar dan civitas akademika Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) menyuarakan maklumat kebangsaan. Maklumat ini mensikapi situasi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan utamanya terkait pelaksanan Pemilu Presiden dan Legislatif 2024 yang terjadi penyimpangan, penyelewengan dan peluruhan fondasi kebangsaan secara terang-terangan dan tanpa malu.
"Itu terlihat dari penyalahgunaan pranata hukum lewat Mahkamah Konstitusi untuk melanggengkan kekuasaan yang berwatak nepotis dan oligarkis yang semakin diperburuk oleh praktik politik dari Presiden yang tidak netral dalam kontestasi Pemilihan umum yang berpotensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan secara massif,” tegas Prof Dr Aidul Fitriciada Azhari SH MHum, Guru Besar Ilmu Hukum yang membacakan Maklumat Kebangsaan, Senin (05/02/2024).
Baca Juga: Prabowo Ucap Terimakasih Seluruh Presiden RI Saat Akhir Debat, Dinilai Jadi Sosok Negarawan
Situasi tersebut, menunjukkan bahwa kehidupan kebangsaan dan kenegaraan telah kehilangan adab dan etika yang mengancam masa depan demokrasi, supremasi hukum, dan terwujudnya keadilan sosial sebagaimana dicita-citakan dalam konstitusi Undang Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia (RI) Tahun 1945.
Rektor UMS Prof Dr Sofyan Anif menegaskan Maklumat Kebangsaan adalah ajakan moral, tidak ada kepentingan politik tertentu ataupun politik praktis. "Kami ingin mengajak penyelenggara negara agar kembali sadar bahwa di dalam Pemilihan umum berlandaskan nilai etik dan moral. Sehingga kami mengharapkan Pemilu tahun 2024 ini menjunjung tinggi langsung, umum, bebas, rahasia (Luber) dan jujur adil (Jurdil)," katanya.
Baca Juga: Makna Outfit Ganjar dan Mahfud Saat Debat Capres, Simpel Tapi Trendy
UMS juga ingin berperan memberikan kontribusi penguatan nilai etik dan moral yang berlandaskan nilai Al-Islam Kemuhammadiyahan (AIK). Tujuannya agar lulusan atau alumni UMS tidak hanya berorientasi menjadi kader Muhammadiyah, tetapi juga kader bangsa yang bermartabat.
Maklumat kebangsaan terdiri 8 poin, diantaranya meminta Presiden sebagai Kepala Negara dan Pemerintahan untuk mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, keluarga, dan golongan sesuai dengan Sumpah Jabatan sebagai Presiden serta menghentikan praktik politik dalam Pemilihan Umum yang tidak netral demi mewujudkan Pemilihan Umum yang jujur, adil, dan demokratis.
Kemudian Presiden dan para elit politik untuk mengembalikan kehidupan demokrasi yang menjunjung adab dan etika kebangsaan yang bukan hanya bertujuan untuk memperoleh kekuasaan semata, melainkan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia. (Qom)
