Krjogja.com - KARANGANYAR - KPU Kabupaten Karanganyar menjajaki kemungkinan anggaran untuk premi asuransi BPJS Ketenagakerjaan bagi badan ad hoc penyelenggara Pilkada serentak 2024 bersumber APBD. Pada pemilu 2024, anggaran itu masih dipenuhi secara mandiri oleh badan ad hoc.
Komisioner KPU Karanganyar, Andis Y Pamungkas mengatakan pembayaran premi sangat memungkinkan dimasukkan di APBD perubahan 2024. Selain dari sisi waktu pembahasan anggaran mencukupi, KPU juga memegang komitmen Pemda Karanganyar dalam mendukung penyelenggaraan Pilkada serentak pada November mendatang.
Lebih lanjut dikatakan, jumlah anggota badan adhoc pilkada serentak tak akan sebanyak seperti pemilu 2024. Bahkan lokasi foblosan hanya 1.529 TPS.
Baca Juga: Tahun Ini Sebanyak 193,6 juta Orang Bakal Mudik
"Pemilu 2.300 TPS namun pilkada nanti 1.529 TPS. Enggak akan sampai 26.000 anggota ad hoc penyelenggara pemilu seperti pileg pilpres kemarin," kata dia, Selasa (12/3/2024).
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Karanganyar, Uun Setiady mengatakan tersapat 11.083 peserta program dari kalangan badan adhoc pemilu 2024, dari total 26 ribu orang. Ia menyarankan saat menyelenggarakan Pilkada serentak November mendatang, seluruhnya mendaftar programnya.
"Kemarin ada yang kecelakaan saat bertugas. Sayangnya bukan peserta BPJS ketenagakerjaan. Meski ia badan adhoc tak bisa kami cover," katanya.
Baca Juga: Dampak Upwelling, Puluhan Ton Ikan Karamba Waduk Cengklik Mati
Para badan adhoc mendaftar program dengan masa perlindungan minimal sebulan. Premi yang dibayarkan Rp11.800 per bulan dengan manfaat jaminan kecelakaan kerja dan kematian.
"Sebenarnya ada lima manfaat program. Untuk badan adhoc yang dicaver JKM dan JKC," katanya.
Asisten Sekda Karanganyar, Titis Sri Jawoto mengapresiasi langkah BPJS Ketenagakerjaan dalam melindungi penyelenggara pemilu melalui kepesertaan program. Ia tak ragu membahas anggaran untuk pembayaran premi program serupa bagi penyelenggara pilkada serentak. (Lim)
