KRjogja.com- SOLO - Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus didorong agar produk yang dihasilkan bisa tampil di e-katalog. Sampai akhir 2024 ditargetnya Rp 300 triliun pengadaan barang dan jasa pemerintah bisa lewat e-katalog. Kalau produk yang tayang di e-katalok berjumlah 8 juta sudah sangat kompetitif.
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi menyampaikan itu di depan 300 peserta kegiatan peningkatan kapasitas pelaku usaha batch 10 di Alila Hotel Solo, Kamis (27/6/2024).
LKPP menargetkan penambahan produk tayang pada e-katalog dari UMKM. Pada 2023 produk tayang ada tercatat 8 juta. "Kami akan tambah jumlah produk tayang sekaligus memberikan sebuah filter agar UMKM yang masuk benar-benar berkualitas dan semakin kompetitif," ungkapnya.
Baca Juga: Etika Bisnis di Era Industri 5.0: Perspektif Bisnis di Yogyakarta
Disebutkan, sampai sekarang masih ada UMKM yang belum memahami atau belum tahu potensi pasar yang luar biasa, yaitu dari APBN dan APBD. Pemerintah sudah mengeluarkan Inpres 2 Tahun 2022 yaitu semua belanja pemerintah paling tidak 40 persen harus melibatkan produk UMKM atau penyedia jasa UMKM.
Jika anggaran belanja pada 2023 mencapai Rp1.226,2 triliun, berarti ada sekitar Rp500 triliun untuk belanja produk UMKM atau penyedia jasa UMKM. "Kami dorong mereka punya keberanian untuk go digitalisasi dengan menayangkan produknya di platform e-katalog," katanya.
Baca Juga: Polemik Darurat Sampah Yogya
Sementara Kentis Ratnawati SH MM, Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Surakarta menjelaskan jumlah penyedia barang/jasa masih kurang, jika dibandingkan besarnya anggaran. "Anggarannya banyak, sedang jumlah penyedia barang/jasa belum mencukupi."
Saat ini di Solo ada 34 etalase. Transaksi yang terjadi pada e-katalog lokal di tahun pertama sebesar Rp16 miliar, meningkat pada tahun 2023 menjadi Rp75 miliar. Sampai 26 Juni transaksi katalog lokal mencapai Rp 71 miliar, berarti pada akhir tahun bisa mencapai Rpn140 milyar.(Qom)
