KRjogja.com - SOLO - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Rachmat Pambudy mengajak pengusaha yang tergabung dalam Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia (Perpadi) untuk mendukung program swasembada pangan.
Hal ini disampaikan dalam Musyawarah Nasional (Munas) Perpadi 2025 yang digelar di Solo, Jawa Tengah, Selasa (14/1/2024) malam. "Mari kita jadikan beras Indonesia sebagai simbol pangan berkualitas, ramah lingkungan dan menjadi kebanggaan nasional," tandas Rachmat Pambudy.
Rachmat menjelaskan pemerintah akan memprioritaskan pengembangan sentra produksi atau lumbung pangan di daerah. Selain itu penguatan cadangan pangan pemerintah, peningkatan produksi untuk menopang program makan bergizi gratis dan hilirisasi, riset dan inovasi perbenihan atau pemuliaan tanaman. Serta, penguatan kelembagaan petani dan nelayan.
Baca Juga: Tiga Hal Ini Didiskusikan Menag RI dan Menhaj Saudi untuk Peningkatan Layanan Jemaah
"Saya kira Perpadi organisasi yang juga ikut berperan untuk swasembada pangan. Setelah 20 tahun kembali diupayakan dan dilanjutkan lagi oleh Presiden Prabowo Subianto," jelasnya.
Rachmad meyakini Perpadi sebagai salah satu elemen penting guna pencapaian program swasembada pangan nasional. Apalagi organisasi ini beranggotakan para pengusaha yang tersebar di seluruh Indonesia dan membantu menyerap hasil panen para petani.
Sementara, Ketua Umum Perpadi, Sutarto Alimoeso mengatakan, menyikapi penetapan HPP Gabah Panen Kering sebesar Rp 6.500/ kg membuat pengusaha penggilingan padi membutuhkan modal yang lebih besar. "Kalau dari Perpadi sebenarnya kita lihat dengan naiknya modal lebih besar. Kalau dari segi petani tentunya kita harus mengerti pemerintah mempunyai keinginan intuk menaikkan pendapatan petani," katanya ditemui di sela Munas Perpadi di Solo.
Baca Juga: Setelah Dimakzulkan, Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol Ditangkap
Pihaknya mengaku siap dengan penerapan harga tersebut yang akan diberlakukan mulai 15 Januari 2024 oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan. Sutarto mengatakan, kenaikan HPP Gabah Panen Kering ini sudah melalui diskusi yang panjang dengan pemerintah. Sehingga, ke depan harus melakukan strategi yang terbaik. "Ya itu memang diskusi panjang, dan pemerintah sudah memutuskan tentunya nanti teman-teman harus melakukan strategi yang terbaik. Salah satu misalnya kita harus memilih kualitas yang lebih baik untuk cadangan beras pemerintah," tambahnya.
Seperti diketahui, Kementerian Pertanian meminta Perum Bulog segera menyerap gabah petani sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Rp 6.500 per kilogram (Kg). Kenaikan harga gabah itu mulai berlaku dua hari lagi yakni 15 Januari 2025. (Sam)
