Krjogja.com - SRAGEN - Bank Jateng Cabang Sragen menggelontorkan dana Rp 1,5 miliar untuk penanganan rumah tidak layak huni (RTLH). Dana dari program corporate social responsibility (CSR) tersebut dialokasikan untuk sebanyak 100 unit RTLH di 10 desa.
Bantuan untuk warga miskin tersebut diserahkan di Gedung Sasana Budaya Sukowati Sragen, Rabu (26/07/2023). Bantuan secara simbolis diberikan oleh pimpinan Bank Jateng Cabang Sragen, Sutanti kepada Bupati Kusdinar Untung Yuni Sukowati dan kemudian diserahkan kepada 10 perwakilan penerima bantuan RTLH dari enam kecamatan.
Bupati Yuni usai menyerahkan bantuan mengatakan, penanganan masalah RTLH di Sragen membutuhkan dana hingg Rp 462 miliar. Pasalnya jumlah RTLH di Sragen saat ini mencapai 30.800 unit yang menyebar di 20 kecamatan. Kebutuhan anggaran itu didasarkan pada nilai bantuan stimulan senilai Rp 15 juta per unit RTLH.
[crosslink_1]
Yuni Sukowati mengaku tidak bisa memperkirakan kapan 30.800 RTLH di Sragen itu bisa tuntas semua lantaran keterbatasan anggaran. Selama ini penanganan RTLH difokuskan pada warga yang masuk dalam data kemiskinan ekstrem atau data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE). Jumlahnya sekitar 1.500 unit RTLH.
"Kami berharap semua pihak ikut membantu penanganan RTLH, kalangan perbankan serta swasta. Seperti Bank Jateng, yang terus berkomitmen membantu warga Sragen," ujarnya.
Yuni menyebut CSR Bank Jateng menjadi salah satu upaya untuk mengentaskan puluhan ribu RTLH di Sragen. Yuni menyadari bantuan stimulan Rp 15 juta perunit rumah tidak cukup untuk merehab RTLH menjadi layak huni. Sehingga dibutuhkan gotong-royong warga yang bersangkutan dan pemerintah desa.
"Dengan 30.800 unit RTLH itu, kalau diberi bantuan stimulan perbaikan per unitnya Rp 15 juta maka kebutuhan dananya bisa mencapai Rp 462 miliar. Kalau kami tidak melakukan manajemen yang baik, mustahil puluhan ribu RTLH itu bisa tuntas," tandasnya.
Upaya gotong-royong warga untuk membangun RTLH itu diperlukan untuk mewujudkan kabupaten sehat. Yuni meminta kades menggerakkan warganya untuk gotong-royong sehingga rumah warga miskin yang tidak layak menjadi layak.
Namun upaya pemkab itu masih menemui berbagai kendala seperti masih adanya warga yang menolak bantuan RTLH Rp 15 juta dengan alasan tidak memiliki dana tombokan. Warga tersebut memilih menolak bantuan karena bingung menggunakan dana yang hanya Rp 15 juta. Padahal ada 100 orang harus menunggu dua tahun baru bisa cair anggarannya.
Pemimpin Bank Jateng Cabang Sragen, Sutanti mengatakan, pihaknya akan terus berkomitmen selalu mendukung visi, misi, dan kebijakan Bupati Sragen. Dana CSR sebesar Rp 1,5 miliar untuk 100 RTLH itu sebenarnya surveinya di 2021, tetapi baru bisa terealisasi 2023 karena pandemi Covid-19. "Untuk tahun 2024 mendatang, kami belum tahu apakah programnya berlanjut atau tidak karena keputusan di Bank Jateng pusat," jelasnya.
Selain RTLH, lanjut Sutanti, Bank Jateng juga menyalurkan CSR untuk pengentasan kemiskinan senilai Rp 1 miliar kepada Bupati. Penggunaan dana tersebut diserahkan sepenuhnya pada kebijakan Bupati dalam berbagai program pengentasan kemiskinan. (Sam)