Krjogja.com - KARANGANYAR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar memastikan besaran pajak bumi dan bangunan (PBB) tahun 2023 masih memakai perhitungan lama sejak 2008 silam. Perhitungannya tidak akan berubah meski nilai jual obyek pajak (NJOP) terus mengalami peningkatan.
"PBB naik itu sama saja memberatkan rakyat. Pendapatan pajak bisa didapatkan dari sektor lain," kata Bupati Karanganyar Juliyatmono kepada wartawan usai penyerahan simbolis SPPT PBB P2 tahun pajak 2023 di pendopo Raden Mas Said Karanganyar, Selasa (7/2).
Ia sendiri mengawali pembayaran SPPT PBB P2 tahun 2023 untuk rumahnya di Dusun Pokoh Desa Ngijo Tasikmadu senilai Rp96 ribu. Tagihan itu selalu sama setiap tahun sejak 15 tahun terakhir atau pada tahun 2008. Luasan rumahnya 300 meter persegi dengan NJOP Rp118 juta. Di periode ini, Badan Keuangan Daerah (BKD) Karanganyar mencetak 464.970 lembar SPPT PBB atau bertambah 8.218 lembar dibandingkan tahun lalu sebesar 456.752 lembar. Dari ratusan lembar SPPT itu ditarget dilunasi Rp31,810 miliar. Jumlah SPPT PBB yang dicetak mengalami penambahan secara signifikan dari tahun ke tahun.
Lebih lanjut Juliyatmono mengatakan PBB yang tidak dinaikkan tak akan merugikan pemerintah. "Sektor lain masih banyak penyumbang PAD. Seperti BPHTB. Pajak jual beli aset itu di atas Rp80 miliar. Belum lagi pendapatan dari cukai rokok Rp16 miliar. Jadi, enggak perlu menaikkan PBB. Biar wajib pajak juga taat membayarnya," katanya.
BACA JUGA :
Termakan Hoax Tabrak Lari, Perguruan Silat Nyaris Bentrok
Panwaslu Desa/Kalurahan Purworejo Dilantik, 42,5 Perempuan
Berdasarkan catatan nilai investasi di 2022, diperoleh angka Rp4 triliun. Dari catatan tersebut menggambarkan pemanfaatan lahan untuk industri berkontribusi signifikan terhadap perolehan pajak.
Sementara itu di acara tersebut diberikan apresiasi ke pelaku usaha, instansi dan perorangan taat PBB. Kepala BKD Karanganyar, Kurniadi Maulato mengatakan telah memutakhirkan data PBB P2 di Colomadu. Pemutakhirannya akan dilanjutkan ke 16 kecamatan lainnya.
"Kegiatan pemutakhiran data PBB-P2 ini akan kami laksanakan secara bertahap dan berkelanjutan di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Karanganyar dengan harapan akurasi data serta akuntabilitis data semakin baik," katanya. (Lim)