Sekitar 1.000 pelaku UKM didata calon penerima BLT BBM bersumber APBD Kabupaten Karanganyar. Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi UKM Kabupaten Karanganyar kini menunggu regulasi penyaluran dana tersebut.
Kepala Disdagnakerkop UKM Karanganyar, Martadi mengatakan data calon penerima sudah dikunci. Data mereka sudah diserahkan ke Badan Keuangan Daerah (BKD) saat rapat koordinasi bersama Bupati Karanganyar Juliyatmono dan Dinsos serta Dishub. Sumber pembiayaan BLT BBM ditetapkan di APBD perubahan 2022 dengan didasari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022.
"Datanya sudah dikunci. Nanti akan diverifikasi lagi calon penerima itu. Jumlahnya sekitar 1.000 UKM. Dari PKL maupun pedagang pasar tradisional," kata Martadi kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (20/9).
Ia menegaskan, terdapat kriteria tertentu calon penerima BLT BBM bersumber APBD. Kriteria utama adalah NIK Kabupaten Karanganyar.
"Mapping lagi ke bawah setelah data kasarnya sudah diinventarisasi," katanya.
Martadi memastikan penerima tak akan tumpang tindih dengan yang didata Dishub maupun Dinsos di program yang sama.
Martadi belum bisa memerinci nominal bantuan yang akan diberikan. Hanya saja, penyalurannya bakal via rekening bank. Saat ini, Bagian Hukum Setda sedang menyiapkan SK penerima bantuan kompensasi kenaikan harga BBM subsidi itu.
Kepala BKD Karanganyar, Kurniadi Maulato mengatakan BLT BBM bersumber APBD itu bersifat sapu jagad. Artinya, penerima dipilih dari mereka yang luput mendapatkan berbagai bantuan dari pemerintah.
"Setelah semua bantuan pusat selesai dibagi, kemudian dievaluasi. Laporan dari OPD dilihat apakah ada yang belum mendapat. Lalu diberi dari BLT BBM APBD ini. Sehingga namanya BLT BBM sapu jagad," katanya. (Lim)