SOLO, KRJOGJA.com - Kekhawatiran sejumlah tokoh yang menolak pemindahan ibu kota negara (IKN) dinilai karena belum kenal lebih dekat dengan Pulau Kalimantan.
Mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Andrinof Chaniago menganggap, sejumlah tokoh yang mendengungkan penolakan IKN ke Kalimantan tidak berdasar. Pasalnya hanya kekhawatiran belaka.
Padahal lanjut, Andrinof Chaniago, tidak sulit bagi mereka mendapatkan data dan dokumen tentang IKN. Buktinya, banyak tokoh yang mendapatkan data-data dan dokumen eksklusif tentang rencana besar pemindahan ibu kota ke luar Jawa tersebut.
"Jangan tanpa data karena malas memburu data, kemudian beropini dan banyak berlindung dari kata 'Saya duga, saya khawatir' soal IKN di Kalimantan. Masyarakat awam jadi terpengaruh hal-hal yang tak berdasar datanya," ujar Mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Andrinof Chaniago kepada wartawan melalui WhatsApp, Sabtu (12/2/2022).
Sementara itu pakar Desentralisasi, Sutoro Eko secara terpisah mengkritik jika ada tokoh yang menyebut pemindahan IKN membebani negara dan generasi masa depan, proyek bancakan elite, dan tak urung akan jadi proyek mangkrak. Ketimbang untuk ongkos proyek IKN, kata mereka, lebih baik duit 500 T untuk ongkos program anti-kemiskinan atau untuk memperbaiki Jakarta.
"Tidak benar. Pendapat macam itu representasi kuasa entitas Jakarta yang telah terbentuk selama 400 tahun melalui kolonialisasi, globalisasi, sentralisasi, kapitalisasi, birokratisasi, dan teknokratisasi," kata dia.
Menurutnya, ketimbang Jakarta mengatur pemerintah, lebih baik pemerintah meninggalkan Jakarta. Jawa dan Jakarta adalah masa lalu. Pemindahan IKN adalah tonggak politik sekaligus buldozer perubahan untuk membuat ulang 'negara baru' yang berwajah 'Indonesia Centris'.
"Pemindahan IKN adalah solusi untuk menembus ketimpangan yang sudah ratusan tahun diciptakan oleh Jakarta sebagai 'negara lama'," katanya.
Andrinof sekaligus Pendiri Tim Visi Indonesia 2033 juga mengkritik sejumlah tokoh atau ilmuan yang beralasan belum mendapatkan naskah akademik, sehingga menyalahkan berbagai aspek dalam perencanaan IKN tersebut. Sehingga kemudian beropini yang tak dilandasi dengan data yang cukup dan kesimpulan keliru.
"Saya katakan manja (ilmuwan) itu, karena mereka ingin data-data penting harus sampai ke tangannya. Berlindung pada kata “Mana naskah akademiknya?â€; “Apakah sudah dipikirkan masalah ini dan itu?â€. Kan rancau. Saya tekankan tidak sulit, tak sesulit mendapatkan data dan dokumen di masa Orde Baru," jelasnya.
Lebih Dekat dengan Borneo
Bagi mereka yang menolak pemindahan IKN ke Borneo sebutan nama lain Kalimantan lanjut Andrinof, karena tak kenal lebih dekat dengan pulau yang memiliki luas 743.330 km² itu. Padahal menurutnya, Kalimantan sangat layak menjadi ibu kota baru dengan segudang potensi yang dimiliknya.