SOLO, KRJOGJA.com - Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN) adalah lembaga tempat berkumpulnya sedikitnya 52 kerajaan yang masih memiliki keutuhan silsilah turun temurun, istana/keraton, ada pula raja/sultan yg dinobatkan oleh lembaga adat kerajaan/kesultanan , lambang , pusaka , situs dan masyarakat adatnya yang masih utuh berada di seluruh nusantara.
Seharusnya ada perhatian penuh dan legitimasi secara organisasi khusus, bukan sekedar organisasi kemasyarakatan (Ormas) karena MAKN memiliki andil ikut mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI). Maka sepatutnya MAKN yang ikut melahirkan bangsa Indonesia lebih dipikirkan lagi ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN). Itulah formulasi yang disampaikan oleh Tim MAKN saat rapat dengar pendapat umum dengan Komisi X DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta baru-baru ini.
Menurut Ketua Harian MAKN KPH Dr Eddy Wirabumi SH MM kepada wartawan, Rabu (8/7/2020) dalam kesempatan itu dari pihak DPR RI diwakili Ketua Komisi X DPR RI YM Dede Yusuf ME ST MI Pol. Sedang MAKN dipimpin oleh KPH Dr Eddy Wirabumi SH MM selaku Ketua Harian MAKN dan Dra Hj RA Yani WSS Kuswodidjoyo Sekjen MAKN yang juga Pengageng Kesultanan Sumenep. Selain itu dari MAKN hadir pula Wabendum MAKN Tonny Saritua Purba. Tonny juga wakil dari Kerajaan Purba Simalungun Sumatera Utara. Wakil dari MAKN nampak hadir, DR(CAN) KMS Herman SH. MH. MS.I . CLA - Ketua Bakum MAKN serta C Donna Nisnoni - DPP MAKN - DPP 26 Kerajaan Kupang NTT.
Dipaparkan oleh KPH Dr Eddy Wirabumi sejatinya merawat nilai-nilai kebudayaan para leluhur adalah bagian dari merawat kebangsaan. "Oleh karena itu, diperlukan dukungan dari pemerintah dan para wakil rakyat di parlemen dalam membangun peradaban melalui tradisi dan kebudayaan."paparnya.
Juga sempat diingatkan oleh Tim MAKN, setidaknya ada lima janji Presiden Jokowi pada tahun 2018 di hadapan para Raja/Sultan di Istana Bogor agar segera direalisasikan:
1.Revitalisasi istana/keraton bukan lagi parsial akan tetapi utuh. 2.Hak atas tanah ulayat masyarakat adat kerajaan
3.Penyesuaian kegunaan aset-aset kerajaaan yang dipakai pemerintah
4. Menghidupkan kembali seni budaya kerajaan yg hampir punah
5.Kemitraan kelembagaan pemerintah dengan kerajaan-kerajaan dan organisasi kerajaan .
Doktor Wirabumi yang akrab dipanggil Kanjeng Wira itu menjelaskan pihaknya berharap perhatian besar dari pemerintah dan DPR terutama di bidang anggaran dalam rangka membangun peradaban melalui nilai-nilai kebudayaan para leluhur tersebut.
"Untuk itu bapak ibu anggota DPR RI bisa mendorong agar kementerian terkait bisa mendapatkan anggaran yang cukup untuk kemudian ikut memelihara nilai-nilai kebudayaan karena memaknai kebudayaan itu bukan hanya seni tetapi bagian dari totalitas kehidupan,†tutur Kanjeng Wira.
Lebih jauh, Kanjeng Wira berharap adanya komunikasi dan koordinasi antara pemerintah, DPR RI dan para keturunan kerajaan, puri maupun kesultanan di Indonesia dalam menjaga nilai-nilai kebudayaan dan kebangsaan untuk menepis masuknya nilai-nilai lain yang dapat merusak budaya dan ideologi kebangsaan. “Jangan sampai nilai-nilai yang ada runtuh lalu masuk nilai-nilai lain. Berbahaya kalau yang masuk radikalisme yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai dasar kita,†ujarnya.