SOLO, KRJOGJA.com - Walikota Solo, FX Hadi Rudyatmo, mendesak Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo meninjau ulang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Menengah Atas (SMA) di Solo tahun 2018, kendati proses seleksi siswa baru itu telah ditutup Jumat (6/7) ini.Â
Walikota mengakui banyak warga Solo mengadu terlempar dari sekolah negeri, hanya karena terdesak siswa berlatar keluarga miskin (gakin) yang dinilai tanpa batasan kuota jelas. Karena itu, gubernur bisa menerbitkan kebijakan khusus, terkait persoalan riil di lapangan dalam proses PPDB, terutama penetapan kuota siswa gakin.Â
BACA JUGA :
Terbukti Manipulasi SKTM, Orangtua Bisa Terancam Pidana
Kades Diminta Hati-Hati Keluarkan SKTM
"Memberikan kesempatan kepada siswa gakin untuk menempuh pendidikan di sekolah negeri, memang sebagai keharusan, namun harus disertai kuota yang jelas. Untuk PPDB Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Solo, siswa gakin diberikan kuota sebesar 30 persen dari daya tampung masing-masing sekolah, sehingga terdapat kepastian jumlah kursi yang diperebutkan calon siswa pada umumnya," ungkap Walikota.
Ketiadaan kuota siswa gakin dalam PPDB, menurut Walikota memang tidak melanggar aturan, sebab dalam Undang-undang hanya disebutkan kuota bagi siswa miskin minimal 20 persen, dan tidak disertai batasan maksimal.Â
"Jika kemudian kuota siswa gakin tidak ditentukan secara pasti, berdampak kurang baik, dalam arti kecerdasan siswa kalah bersaing dengan siswa miskin yang dalam PPDB tanpa disertai seleksi prestasi akademis."