KARANGANYAR, KRJOGJA.com - Bupati Karanganyar bersama jajaran pejabat Pemkab berencana 'sowan' ke Raja Mangkunegoro dalam rangka mediasi persoalan hak aset bekas Pabrik Gula (PG) Colomadu yang saat ini bertransformasi menjadi De Tjolomadoe. Pemkab merasa harus turun tangan sebagai penengah.
"Pak bupati (PJs bupati Karanganyar Prijo Anggoro Budi Nugroho) berniat mau menemui Raja Mangkunegoro. Ini soal rencananya menggugat BUMN ke pengadilan. Beliau menganggap komunikasi harus dibuka tanpa hambatan yang menyebabkan munculnya masalah," kata Asisten Sekda Bidang Ekbangkesra, Siti Maesyaroch kepada KRJOGJA.com, Senin (02/04/2018).
Sampai sekarang pihak MN IX selaku penguasa Pura Mangkunegoro bersikukuh sertifikat kepemilikan lahan dan bangunan De Tjolomadoe tidaklah sah dimiliki BUMN, dalam hal ini PT Perkebunan Nusantara (PTPN). Mereka bersikeras bekas pabrik gula itu miliknya. Sehingga, akan menggugat Menteri BUMN dan PTPN IX terkait penerbitan sertifikat itu ke pengadilan.
"Bagaimanapun juga, Pemkab tidak boleh hanya berdiam. Colomadu wilayah Karanganyar. Walaupun itu di luar kewenangan kami untuk ikut campur karena soal kepemilikan aset privat, namun tidak ada salahnya," katanya.
Pjs Bupati Karanganyar Prijo Anggoro Budi Rahardjo, menanggapi adanya rencana gugatan dari Pura Mangkunegaran kepada Menteri BUMN, Direksi PTPN IX, Kepala BPN hingga Pemkab Karanganyar, terkait revitalisasi eks pabrik gula tersebut. Prijo mengatakan, persoalan tersebut sudah dibahas secara informal di jajaran Forkopimda Karanganyar.
“Dan kami berusaha memfasilitasi pertemuan pihak-pihak terkait. Nanti diurai bareng-bareng. Kami komunikasikan dengan berbagai pihak. Kami proaktif, karena locus persoalan ini kan di Karanganyar,†katanya.
Dia berharap, persoalan itu bisa dicari solusinya secara bersama-sama. “Ini kan hakikatnya mengenai kepemilikan dan status tanah. Ya nanti dibicarakan, apa yang dikehendaki. Perlu diketahui juga, kebijakan pusat bagaimana mengenai hal ini,†tuturnya. (Lim)