Sebelum Mahesa Lawung dengan Swadaya, Abdi Dalem 'Topo Pepe'

SOLO, KRJOGJA.com - Akumulasi kekecewaan sebelum digelar upacara adat Mahesa Lawung, ratusan abdi dalem Kraton Kasunanan Surakarta melakukan aksi 'topo pepe' di Pagelaran Kraton Surakarta , Kamis (25/1/2018). 

Peserta aksi gabungan dari Trah darah dalem Hamangkurat  IV sampai dengan PB XIII , abdi dalem Kraton Surakarta, Paguyuban Kawula Surakarta, Putri Narpa Wandawa, Pawiyatan Kabudayan Surakarta serta budayawan, akademisi dan pemerhati kraton serta warga masyarakat yang peduli dengan kraton Surakarta memprotes kebijakan Raja Kraton Surakarta Pakoe Boewono XIII Hangabehi serta pembantu dekatnya yang dinilai alpa tidak melaksanakan 10 upacara adat. Termasuk prosesi upacara Mahesa Lawung yang seharusnya digelar oleh PB XIII, terpaksa dilaksanakan oleh Dewan Adat dan abdi dalem kraton lainnya tanpa ada campur tangan apa lagi pendanaan dari PB XIII.

"Rencananya aksi topo pepe bakal digelar di Alun-Alun Utara Kraton Surakarta, namun karena digunakan untuk pasar darurat klewer, tanpa menghilangkan kesakralan tradisi topo pepe, akhirnya dipindahkan ke Pagelaran Kraton Kasunanan Surakarta ,"ujar sentana dalem KPH Dr Wirabumi didampingi KP Satriyo Hadinegoro,KP Winarno serta ratusan abdi dalem di sela-sela aksi topo pepe di Pagelaran Kraton Surakarta, Kamis (25/1/2018).

Ditandaskan oleh Wirabumi, Satriyo dan Winarno abdi dalem melakukan aksi topo pepe, tidak ada niatan secuilpun untuk menngganggu kekuasaan maupun kewibawaan Sinuwun PB XIII. "Kami para abdi dalem dan trah PB II dan PB XII tidak bisa menemui Sinuwun PB XIII secara langsung untuk melontarkan uneg-uneg . Akhirnya memilih cara tradisi kerajaan Mataram yakni  topo pepe dan pisowanan ageng di Pagelaran Kraton Surakarta ini ," ujar beberapa sentana dalem.

Dalam topo pepe yang bertujuan menegakkan paugeran untuk mengembalikan kewibawaan dan kesakralan kraton Kasunanan Surakarta , para abdi dalem kraton Surakarta menuntut : 

1. Sinuwun PB XIII agar kembali aktif melaksanakan tugasnya menggelar 10 upacara adat seperti pindahnya kraton ke Kraton Surakarta , grebeg Mulud, Grebeg Besar serta prosesi Mahesa Lawung. 2.Kunci dan akses masuk yang ditutup oleh orang yang mengatas namakan orang kepercayaan sinuhun agar dibuka seperti semula. 

3.Sinuhun PB XIII tidak perlu menggunakan seorang pengacara dalam hal upacara adat, karena orang yang berada di ring satu Sinuhun namun tidak menguasai adat istiadat dan paugeran malah menimbulkan masalah baru.Kalau Sinuhun perlu penasehat bisa menunjuk sentana dalem yang betul-betul paham dan diputuskan bersama-sama dengan kerabat.

4. Sinuhun PB XIII harus bisa legawa bahwa kraton tidak bisa diwarisi karena kraton Surakarta adalah milik dinasti sehingga jadi segala hal yang menyangkut hari depan kraton harus dirembuk bersama dengan kerabat . 

5. Sinuhun PB XIII Hangabehi bisa duduk sebagai raja karena keberadaan paugeran. Untuk itu PB XIII wajib menjaga kesakralan paugeran itu sendiri, bukan justru melanggar seperti kondisi saat ini. 

6. Menyempurnakan susunan bebadan 2004 yang dibentuk PB XIII agar bisa menyelesaikan masalah, dengan semangat persatuan mengakomodir putra-putri, wayah dalem PB XII dan kerabat dalem yang mampu dan kompeten dalam mengatasi problema di seputaran adat dan paugeran kraton.