SOLO, KRJOGJA.com - Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo meminta Kepolisian Republik Indonesia (Polri) membongkar tuntas, kasus ujaran kebencian dan konten SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) yang melibatkan kelompok Saracen.
"Bukan saja sebatas membongkar jaringan Saracen, tetapi juga pihaka-pihak yang berada di belakang kelompok tersebut, serta pemesan konten SARA dan ujaran kebencian," tegas Tjahyo Kumolo, menjawab wartawan, di sela pembukaan jamboare nasional Revolusi Mental di Stadion Manahan Solo, Jumat (25/8/2017).
Penyebaran isu SARA, ujaran kebencian, ataupun berita bohong yang dilakukan kelomok Saracen sekadar bermotif ekonomi, atau ada motif lain tersembunyi, semisal terkait dengan kepentingan politik, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Pemilihan Presdien (Pilpres), atau mungki sekadar iseng. Demikian pula motif pemesan isu SARA dan ujaran kebencian, mesti dibongkar hingga tuntas, termasuk kemungkinan penyandang dana dan pihak-pihak yang berada di alik layar.
Jika jaringan penyebaran isu SARA dan ujaran kebencian tidak dibongkar tuntas hingga ke akar-akarnya, menurut Tjahyo, akan mengancam kesatuan dan persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terlebih pada tahun 2018 mendatang, akan dilangsungkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang berdekatan dengan agenda Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, sehingga berpotensi terjadi kerawanan-kerawanan, diantaranya konflik.
Karenanya, dalam kaitan pelaksanaan Pilkada tahun 2018, Tjahyo Kumolo meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bersikap dan bertindak tegas, sesuai aturan yang ditetapkan. Artinya, jika dalam tahapan Pilkadan, terutama masa kampanye, diketahui pasangan calon kepala daerah ataupun tim sukses melancarkan kampanye hitam dengan mengangkat isu SARA dan ujaran kebencian, pasangan calon bersangkutan dikenakan sanksi diskualifikasi.
Aturan main sudah ada, tegasnya, tinggak KPU dan bawaslu melaksanakan sesuai koridor. Demikian halnya pasangan calon kepala daerah serta pendukung dan tim sukses berkampanye serta bersaing secara sehat, dengan mengedepankan adu program. Dengan begitu, rakyat dapat melaksanakan pesta demokrasi atas dasar pertimbangan-pertimbangan rasional, hingga mampu menghasilkan sosok pimpinan berkualitas.(Hut)