SUKOHARJO (KRjogja.com) - Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menjadi kunci penting dalam mempersiapkan generasi penerus. Pentingya peran tersebut membuat pemerintah pusat maupun daerah ikut andil memberikan perhatian besar dengan kuncuran dana bantuan. Nominal yang diberikan terus mengalami peningkatan setiap tahun.
Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya, Rabu (5/7) mengatakan, PAUD sudah menyebar secara merata disemua wilayah di Sukoharjo baik ditingkat desa, kelurahan dan kecamatan. PAuD tersebut mayoritas didirikan oleh lembaga pendidikan swasta dan masyarakat. Meski demikian keberadaanya tetap mendapatkan pengawasan ketat dari petugas.
Pengawasan meliputi segala aspek seperti sarana dan prasarana, materi pendidikan, guru atau tenaga pendidik dan lainnya. Pemenuhan kebutuhan dilakukan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah dengan memberikan bantuan pendukung.
“Perhatian dari pemerintah sudah sangat besar mengingat pentingnya keberadaan PAUD. Pada tahun 2015 pemerintah memberikan bantuan dana operasional Rp 8 miliar dan tahun 2016 naik Rp 14 miliar sedangkan tahun 2017 ini juga mengalami kenaikan lagi,†ujar Wardoyo Wijaya.
Besarnya dana bantuan diharapkan bisa dimaksimalkan pihak penyelenggara PAUD. Hal itu penting tidak hanya memajukan PAUD namun juga mempersiapkan anak didik sebagai generasi penerus bangsa yang berkualitas.
Pemkab Sukoharjo sendiri juga mengapresiasi keberadaan PAUD yang sudah tersebar disemua wilayah. Salah satu bentuknya yakni dengan memberikan bantuan baik kepada lembaga PAUD maupun tenaga pendidiknya.
Para tenaga pendidik PAUD di Sukoharjo sendiri sudah memiliki wadah resmi yakni Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini (Himpaudi). Anggotanya lebih dari 1.900 orang tersebar di 167 desa dan kelurahan di 12 kecamatan.
“Anggota Himpaudi Sukoharjo mengajukan dua permintaan dan satu diantaranya akan dipenuhi Pemkab Sukoharjo yakni pengadaan seragam baru untuk 1.900 orang lebih,†lanjutnya.
Seragam tersebut akan segera dipenui oleh Pemkab Sukoharjo dalam waktu dekat. Satu permintaan lagi dari Himpaudi belum bisa dipenuhi Pemkab Sukoharjo yakni kenaikan gahi atau honor karena menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui dana operasional.