SRAGEN (KRjogja.com) - Pembangunan jembatan akses obyek wisata Gunung Kemukus Desa Pendem, Kecamatan Sumberlawang, Sragen diprediksi molor penyelesaiannya. Jembatan yang dibangun di atas Waduk Kedung Ombo (WKO) dengan total dana Rp 14,6 miliar ini baru tergarap sekitar 61 persen.
Padahal, pihak rekanan pelaksana proyek sudah diberi tambahan waktu pengerjaan selama 50 hari hingga 17 Februari mendatang. Namun diperkirakan sampai tambahan waktu tersebut berakhir, jembatan tetap tidak akan selesai.
Koodinator LSM Pusaka Nusatara Sragen, Ujang Nuriyanto Kamis (19/1/2017) mengungkapkan, pihaknya beberapa waktu lalu telah melihat langsung progress pembangunan jembatan Kemukus. Sejauh ini proses pengerjaan baru sampai pemasangan dua pilar jembatan, dari total lima pilar yang harus dibangun.
Ujang meyakini, jembatan sepanjang 575 meter dan lebar 5 meter yang melintas di WKO ini tidak akan kelar hingga jadwal perpanjangan 17 Februari mendatang. "Saya yakin tidak akan jadi sampai batas waktu perpanjangan nanti. Saat ini saja baru sekitar separo yang digarap," jelasnya.
Molornya pengerjaan proyek jembatan ini, jelas Ujang, jelas merugikan warga Sragen terutama yang tinggal di sekitar WKO dan Kemukus. Mestinya dinas terkait tegas melakukan blacklist rekanan pelaksana proyek agar menjadi warning rekanan lain untuk tidak seenaknya. "Sudah diberi perpanjangan waktu sampai 50 hari tetap tidak selesai. Jelas pihak rekanan harus diblacklist," tandasnya.
Ditambahkan Ujang, keberadaan jembatan Kemukus itu sangat dibutuhkan warga sebagai akses keluar. Jika warga Kemukus dan sekitarnya ingin ke Sragen atau Solo, tidak perlu memutar jauh dan cukup lewat jembatan tersebut. "Kalau sudah ada jembatan, warga cukup melintas sekitar 10 menit. Tapi karena jembatan belum jadi, warga harus memutar yang membutuhkan waktu lebih dari satu jam," tambahnya.
Sementara, Ketua Komisi III DPRD Sragen, Sugiyarto juga menyayangkan keterlambatan proyek jembatan Kemukus ini. Dia menyalahkan pihak Dinas Pekerjaan Umum (DPU) setempat yang tidak cermat melakukan perhitungan waktu pengerjaan. "DPU mestinya mempertimbangkan ketinggian air WKO. Waktu pelaksanaan harus dihitung saat elevasi air waduk rendah. Bukan seperti sekarang yang sedang tinggi-tingginya air di WKO," tuturnya. (Sam)